Pemerintah Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Ilham wibowo 31 Desember 2017 05:36 WIB
jokowi-jkkesejahteraan
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2017. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat di tahun 2018. 

"Fraksi PKS ingin bangsa dan negara ini makin maju dan rakyatnya makin sejahtera," ujar Jazuli melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Desember 2017.

Bidang ekonomi menjadi sorotan penting dalam evaluasi akhir tahun karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal memerintah memberikan harapan dan optimisme, ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Namun, janji tersebut dinilai masih belum terlihat nyata.


"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur, meski demikian kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," tutur Jazuli.

Perekonomian Indonesia dinilai belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pertumbuhan masih bergerak rata-rata 5,0 persen per tahun. Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0 persen per tahun. 

"Dengan melihat capaian Pemerintah dalam tahun 2017, proyeksi target pertumbuhan 5,4 persen tahun 2018 diprediksi sulit tercapai. Untuk itu pemerintah harus kerja keras lagi tahun depan," kata dia.

Baca: Fadli Zon Kritik Strategi Pembangunan Pemerintah Selama 2017

Menurut dia, kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi juga memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk miskin tercatat melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan. 

"Pemerintah belum memiliki program yang efektif dalam mengatasi persoalan utama tersebut. Kebijakan Pemerintah selama ini masih bersifat tambal sulam. Praktis dalam tiga tahun terakhir ini angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi," bebernya.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang rendah juga berimbas pada perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi ini dinilai semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun non-pembiayaan.

Jazuli mengatakan, kebijakan belanja pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diprediksi belum akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional pada 2018. Pemerintah dinilai harus bisa mengantisipasi belum beroperasinya proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, dan proyek lainnya. Sehingga hambatan konektivitas yang selama ini menganggu jalur perekonomian yang menjadi kendala pada tahun 2017, bisa segera diatasi.

Baca: Tiga Tahun, Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol 560 Km

Kinerja Pemerintah dalam mengendalikan inflasi beberapa tahun terakhir pun dinilai belum konsisten. Hal itu menyebabkan peran inflasi dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dirasa masih belum optimal.  Target inflasi yang dicanangkan sebesar 3,5 persen akan sangat sulit tercapai dalam tahun 2018. Kemampuan Pemerintah dalam mengendalikan tekanan inflasi, terutama dari Inflasi Volatile food belum optimal. 

"Dikhawatirkan akan menganggu pertumbuhan konsumsi masyarakat. Koordinasi kebijakan fiskal-moneter-sektor riil yang belum terlalu membaik serta konektivitas antar kawasan yang belum sepenuhnya bisa digunakan, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan barang pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat," paparnya. 

Pemerintah juga dinilai masih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Perekonimian masyarakat kelas bawah menjadi sektor yang paling terdampak. Jazuli mencatat, biaya hidup yang ditanggung masyarakat makin tinggi, terutama bagi penduduk dengan penghasilan 40 persen terbawah. Sementara itu, penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja. Hal ini tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan. 

"Satu yang paling nyata adalah kenaikan harga-harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan," ungkapnya.

Jazuli juga menyoroti rencana pemerintah dalam menyongsong tahun 2018 dan 2019 yang merupakan tahun politik. Risiko politik yang terdapat dalam Pilkada serentak di 171 titik (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dinilai akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban. Pemerintah harus menjamin pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan tertib. 

"Bisa dipastikan para investor akan menahan diri untuk berinvestasi pada tahun 2018, hingga kondisi politik benar-benar stabil. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap arus investasi yang akan tertahan, sehingga akan menyebabkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen akan sulit untuk tercapai," tandasnya. 







(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id