Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang Industri La Nyalla Mattalitti berkicau telah dimintai mahar politik oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam bursa gubernur Jawa Timur. Pengakuan La Nyalla tak lain membuka kembali dugaan adanya mahar politik dalam setiap pertarungan pemilu.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menilai 'kicauan' La Nyalla adalah momen penting bagi penyelenggara pemilu untuk ditindaklanjuti agar praktik mahar politik bisa dihentikan.
"Karena praktik ini memicu korupsi sistemik. Dengan modal yang besar, ketika mereka berkuasa maka yang ada dalam benak kepala daerah adalah bagaimana modal besar itu bisa kembali," katanya, dalam Selamat Pagi Indonesia, Senin 15 Januari 2018.
Ubaidillah mencatat bahwa fenomena mahar politik mulai bermunculan sejak 2004. Tahun berlalu, fenomena itu terus berulang dan menjadi rahasia namun dibiarkan.
Padahal gelombang pilkada akan selalu datang dan seharusnya 'tradisi' memberikan mahar sebagai jalan maju menjadi bakal calon kepala daerah harus diakhiri.
"Sekarang inilah momentum untuk mengakhiri pola-pola itu. Karena yang rugi kan juga sebenarnya rakyat, Rakyat yang kemudian kecewa karena pemimpinnya kemudian melakukan korupsi," katanya.
Ubaidillah mengapresiasi tindakan La Nyalla mengungkap adanya dugaan mahar politik meskipun akan sulit masuk ke ranah hukum ketika La Nyalla misalnya memang belum memberikan uang yang diminta.
Tetapi terlepas dari itu, poin yang ingin disampaikan La Nyalla tepat. Sebuah ekspos penting bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pemilu yang membuat tarik menarik politik menguat yang ujungnya menghadirkan praktik koruptif.
"Ini juga kan yang membuat pencalonan lama. Bayangkan banyak partai mengambil injury time (mendaftar ke KPU) yang sebenarnya (menyiratkan) ada tarik menarik seberapa besar mahar yang dikeluarkan atau seberapa cepat partai setuju dengan mahar itu," jelasnya.
Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang Industri La Nyalla Mattalitti berkicau telah dimintai mahar politik oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam bursa gubernur Jawa Timur. Pengakuan La Nyalla tak lain membuka kembali dugaan adanya mahar politik dalam setiap pertarungan pemilu.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun menilai 'kicauan' La Nyalla adalah momen penting bagi penyelenggara pemilu untuk ditindaklanjuti agar praktik mahar politik bisa dihentikan.
"Karena praktik ini memicu korupsi sistemik. Dengan modal yang besar, ketika mereka berkuasa maka yang ada dalam benak kepala daerah adalah bagaimana modal besar itu bisa kembali," katanya,
dalam Selamat Pagi Indonesia, Senin 15 Januari 2018.
Ubaidillah mencatat bahwa fenomena mahar politik mulai bermunculan sejak 2004. Tahun berlalu, fenomena itu terus berulang dan menjadi rahasia namun dibiarkan.
Padahal gelombang pilkada akan selalu datang dan seharusnya 'tradisi' memberikan mahar sebagai jalan maju menjadi bakal calon kepala daerah harus diakhiri.
"Sekarang inilah momentum untuk mengakhiri pola-pola itu. Karena yang rugi kan juga sebenarnya rakyat, Rakyat yang kemudian kecewa karena pemimpinnya kemudian melakukan korupsi," katanya.
Ubaidillah mengapresiasi tindakan La Nyalla mengungkap adanya dugaan mahar politik meskipun akan sulit masuk ke ranah hukum ketika La Nyalla misalnya memang belum memberikan uang yang diminta.
Tetapi terlepas dari itu, poin yang ingin disampaikan La Nyalla tepat. Sebuah ekspos penting bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pemilu yang membuat tarik menarik politik menguat yang ujungnya menghadirkan praktik koruptif.
"Ini juga kan yang membuat pencalonan lama. Bayangkan banyak partai mengambil injury time (mendaftar ke KPU) yang sebenarnya (menyiratkan) ada tarik menarik seberapa besar mahar yang dikeluarkan atau seberapa cepat partai setuju dengan mahar itu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
