Pemerintah Diminta Pertimbangkan PSBB Sebelum Covid-19 Makin Parah

Jakarta: Pemerintah diminta mempertimbangkan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dinilai tak tepat untuk kondisi saat ini. "Perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif, jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah," kata anggota Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Juni 2021. Gaus menilai PSBB total bisa diterapkan di daerah berstatus zona merah. Dia khawatir bakal memberikan dampak buruk terhadap keselamatan masyarakat bila tak segera diambil langkah tegas. "Akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam," tutur Gaus. (Baca: Tak Punya Anggaran, Jabar Butuh Logistik dari Pusat Jika Lockdown) Dia memahami pemerintah belum menerapkan PSBB karena faktor ekonomi. Sebab, hal itu dapat mengganggu roda perekonomian. Namun, Gaus menyebut pemerintah mesti memprioritaskan kesehatan. Dia yakin perekonomian Indonesia bakal membaik bisa kasus covid-19 berhasil dikendalikan.   "Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus," tutur dia. Gaus juga meminta pemerintah mempercepat vaksinasi covid-19. Sebab, proses imunisasi masih jauh dari target membentuk herd immunity. "(Vaksinasi covid-19) masih jauh dari target. Setidaknya dibutuhkan 60-70 persen penduduk yang sudah divaksin sehingga tercipta herd immunity," ujar dia.