Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disindir pegiat media sosial Chusnul Chotimah. AHY disindir terkait sikapnya berserta kader-kadernya yang menuduh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai pengganggu Partai Demokrat.
Padahal, menurutnya, pihak yang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang adalah para mantan kader Demokrat. Bahkan bukan hanya itu, para mantan kader Demokrat juga meminta Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli untuk menjadi Ketua Umum.
"Yang sering serang kamu hingga SBY itu eks kader PD," kata Chusnul Chotimah melalui akun Twitter pribadinya, Kamis11 November 2021.
Chusnul juga menyinggung bahwa pihak yang menggugat AHY dan AD/ART Partai Demokrat itu juga para mantan kader Demokrat.
"Kalian ribut sendiri, kenapa Moeldoko yang dituduh mengganggu, waras gus?," lanjut Chusnul Chotimah.
Hal senada dikatakan juru bicara Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, M Rahmad. Ia mengungkapkan AHY telah mendeskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat.
"Partai Demokrat KLB Deli Serdang berkewajiban menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan AHY dari Amerika Serikat yang menyebut nama Kepala Staf Presiden atau KSP didalam konflik internal Partai Demokrat. Pernyataan AHY tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat 12 November 2021.
Menurut Rahmad, KSP adalah nama jabatan dalam lembaga kepresidenan di bawah kendali Presiden, dan KSP itu diangkat oleh Presiden. Ia menilai, dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat.
"Dalam konflik Partai Demokrat yang di dalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal partai demokrat," ungkapnya.
Rahmad mengklaim, Moeldoko ditunjuk menjadi KSP karena kecemerlangannya. Hal itu disebut tidak ada hubungannya dengan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat KLB Deli Serdang.
Kemudian ia menyebut, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah menyampaikan secara terbuka bahwa pemerintah tak terlibat konflik Demokrat. Menurutnya, penegasan itu telah diabaikan AHY.
"AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat," tuturnya.
Rahmad menuding AHY sengaja ingin menyeret lembaga kepresidenan seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik ditubuh Partai Demokrat. Ia mengatakan, seharusnya AHY menghormati pemerintah.
"Jika KLB itu disebut AHY sebagai Kudeta dan Pembegal Politik, maka tentu pelaku kudeta dan pembegal politik itu adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri. Untuk diketahui, SBY mengambil alih dan menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat adalah dari hasil KLB di Bali tahun 2013," ujarnya.
"Pembegalan itu berlanjut dengan memanipulasi AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat Tahun 2020 yang memasukan nama SBY menjadi pendiri Partai Demokrat, berdua dengan almarhum Bapak Ventje Rumangkang," pungkasnya
Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disindir pegiat media sosial Chusnul Chotimah. AHY disindir terkait sikapnya berserta kader-kadernya yang menuduh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai pengganggu Partai Demokrat.
Padahal, menurutnya, pihak yang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang adalah para mantan kader Demokrat. Bahkan bukan hanya itu, para mantan kader Demokrat juga meminta Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli untuk menjadi Ketua Umum.
"Yang sering serang kamu hingga SBY itu eks kader PD," kata Chusnul Chotimah melalui akun Twitter pribadinya, Kamis11 November 2021.
Chusnul juga menyinggung bahwa pihak yang menggugat AHY dan AD/ART Partai Demokrat itu juga para mantan kader Demokrat.
"Kalian ribut sendiri, kenapa Moeldoko yang dituduh mengganggu, waras gus?," lanjut Chusnul Chotimah.
Hal senada dikatakan juru bicara Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, M Rahmad. Ia mengungkapkan AHY telah mendeskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat.
"Partai Demokrat KLB Deli Serdang berkewajiban menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan AHY dari Amerika Serikat yang menyebut nama Kepala Staf Presiden atau KSP didalam konflik internal Partai Demokrat. Pernyataan AHY tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat 12 November 2021.
Menurut Rahmad, KSP adalah nama jabatan dalam lembaga kepresidenan di bawah kendali Presiden, dan KSP itu diangkat oleh Presiden. Ia menilai, dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat.
"Dalam konflik Partai Demokrat yang di dalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal partai demokrat," ungkapnya.
Rahmad mengklaim, Moeldoko ditunjuk menjadi KSP karena kecemerlangannya. Hal itu disebut tidak ada hubungannya dengan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat KLB Deli Serdang.
Kemudian ia menyebut, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah menyampaikan secara terbuka bahwa pemerintah tak terlibat konflik Demokrat. Menurutnya, penegasan itu telah diabaikan AHY.
"AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat," tuturnya.
Rahmad menuding AHY sengaja ingin menyeret lembaga kepresidenan seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik ditubuh Partai Demokrat. Ia mengatakan, seharusnya AHY menghormati pemerintah.
"Jika KLB itu disebut AHY sebagai Kudeta dan Pembegal Politik, maka tentu pelaku kudeta dan pembegal politik itu adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri. Untuk diketahui, SBY mengambil alih dan menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat adalah dari hasil KLB di Bali tahun 2013," ujarnya.
"Pembegalan itu berlanjut dengan memanipulasi AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat Tahun 2020 yang memasukan nama SBY menjadi pendiri Partai Demokrat, berdua dengan almarhum Bapak Ventje Rumangkang," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
