PKS Dorong DPR Tolak Perppu Ciptaker

Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Diharapkan, DPR memiliki sikap serupa. "Fraksi PKS pun (berharap) DPR menolak Perppu ini," kata Sektretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa melalui keterangan tertulis, Minggu, 1 Januari 2023. Anggota Badan Legislasi (Baleg) itu meminta pemerintah taat pada perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Ciptaker. Proses amendemen harus dilakukan secara terbuka. Menurut dia, partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya untuk mendengar aspirasi pemangku kepentingan. Selanjutnya, berbagai masukan tersebut dibahas bersama DPR sebagai salah satu lembaga pembuat UU. "Itu baru langkah demokratis yang berlandaskan nilai Pancasila, musyawarah mufakat. Jangan menutup tahun dengan menjadi pemerintah yang otoriter, pro pengusaha, dan meninggalkan rakyat," ungkap dia.   Dia menilai Perppu Ciptaker melecehkan DPR. Sebab, mengabaikan hierarki pembentukan perundang-undangan. "Melecehkan DPR yang menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk undang-undang bersama Presiden," ujar dia.