Penanganan Dugaan Manipulasi Verifikasi Faktual Harus Dilakukan Secara Terbuka

Jakarta: Dugaan manipulasi tahapan verifikasi faktual sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Proses penanganan diminta harus dilakukan secara terbuka. "Publik bisa mengakses persidangannya," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati dalam Catatan Awal Tahun yang disampaikan secara virtual, Selasa, 31 Januari 2023. Keterbukaan pengusutan dugaan manipulasi dinilai harus dilakukan. Sehingga, publik bisa mengetahui hasil pengusutan dugaan manipulasi yang dilakukan pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat tersebut. "Diharapkan bisa menunjukkan ke publik supaya bisa secara terang benderang dugaan ini," ungkap dia.  Dia menilai dugaan manipulasi tersebut dinilai memiliki efek domino. Tak hanya menyasar pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada hasil pemilihan.  "Dikhawatirkan pada ujungnya, hasil pemilu bisa jadi publik rendah kepercayaannya," sebut dia.   Dia tak menginginkan hal tersebut terjadi. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah karena penyelenggara pemilu terlibat dalam dugaan manipulasi tahapan verifikasi faktual. "Kita tidak ingin sudah terbentuk di pemerintahan tapi tidak mendapatkan kepercayaan dari publik," ujar dia.