Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai meyusun indeks kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Beberapa daerah menjadi fokus utama, seperti tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Penambahan DOB Papua bakal berimbas terhadap kebutuhan jajaran pengawas pemilu sekaligus tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan," kata anggota Bawaslu Herwyn JF Malonda melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Juli 2022.
Sebanyak tiga DOB hasil pemekaran yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Bawaslu menghitung perkiraan jumlah anggota di tingkat provinsi ketiga DOB tersebut.
Herwyn memperkirakan setiap daerah otonomi baru membutuhkan 50 pegawai. Rekrutmen anggota Bawaslu tingkat provinsi berimplikasi pada anggaran gaji, tunjangan pengawas, kantor, dan lain-lain.
Selain tiga DOB Papua, ada Ibu Kota Negara (IKN) yang potensi kerawanannya perlu dipetakan. Pemilu 2024 di IKN hanya memilih presiden dan calon presiden, dan anggota legislatif. Tak ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di IKN, sebab Kepala Otorita IKN ditunjuk presiden.
"Sebagai daerah baru IKN akan memiliki daerah pemilihan (dapil) sendiri. Namun akan beririsan dengan dapil untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi terdampak yaitu Kalimantan Timur, dan DPRD Kabupaten terdampak yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar)," kata dia.
Data Bawaslu terkait indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2019 pada 25 September 2018 menunjukkan Papua paling tinggi tingkat kerawanannya. IKP Papua mencapai 55,08.
Indeks kerawanan dibagi dalam empat kriteria yakni penyelenggara yang bebas dan adil (berkaitan dengan independensi KPU, Bawaslu, dan DKPP), dimensi kontestasi (berkaitan dengan partai peserta pemilu), dimensi konteks sosial politik, dan dimensi partisipasi politik.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai meyusun indeks kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Beberapa daerah menjadi fokus utama, seperti tiga daerah otonomi baru (
DOB) di Papua.
"Penambahan DOB Papua bakal berimbas terhadap kebutuhan jajaran pengawas pemilu sekaligus tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan," kata anggota
Bawaslu Herwyn JF Malonda melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Juli 2022.
Sebanyak tiga DOB hasil pemekaran yakni
Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Bawaslu menghitung perkiraan jumlah anggota di tingkat provinsi ketiga DOB tersebut.
Herwyn memperkirakan setiap daerah otonomi baru membutuhkan 50 pegawai. Rekrutmen anggota Bawaslu tingkat provinsi berimplikasi pada anggaran gaji, tunjangan pengawas, kantor, dan lain-lain.
Selain tiga DOB Papua, ada Ibu Kota Negara (IKN) yang potensi kerawanannya perlu dipetakan. Pemilu 2024 di IKN hanya memilih presiden dan calon presiden, dan anggota legislatif. Tak ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di IKN, sebab Kepala Otorita IKN ditunjuk presiden.
"Sebagai daerah baru IKN akan memiliki daerah pemilihan (dapil) sendiri. Namun akan beririsan dengan dapil untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi terdampak yaitu Kalimantan Timur, dan DPRD Kabupaten terdampak yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar)," kata dia.
Data Bawaslu terkait indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2019 pada 25 September 2018 menunjukkan Papua paling tinggi tingkat kerawanannya. IKP Papua mencapai 55,08.
Indeks kerawanan dibagi dalam empat kriteria yakni penyelenggara yang bebas dan adil (berkaitan dengan independensi KPU, Bawaslu, dan DKPP), dimensi kontestasi (berkaitan dengan partai peserta pemilu), dimensi konteks sosial politik, dan dimensi partisipasi politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
