Jakarta: Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta menyudahi perdebatan pergantian ketua umum (Ketum). Pasalnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang pengesahan Muhammad Madiono sebagai Plt Ketua Umum PPP 2020-2025.
"Mari kita kembali bersatu membangun partai dan fokus menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Zainut Tauhid melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 September 2022.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) itu menyampaikan SK Kemenkumham dianggap sebagai legitimasi kepemimpinan Muhammad Mardiono. Diharapkan, keputusan tersebut dapat menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan kader dan elite partai.
"Sebagai negara hukum, kita wajib menghormati dan patuh kepada keputusan pemerintah," ungkap dia.
Dia mengajak seluruh kader dan pengurus partai untuk kembali melakukan kerja-kerja elektoral. Sebab, pesta demokrasi segera dimulai.
"Saya mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari sehingga diperlukan konsentrasi kerja elektoral yang lebih fokus dan sungguh-sungguh," sebut dia.
Dia meyakini Mardiono dan Suharso Monoarfa tetap akur usai pergantian ketum. Kedua tokoh itu dipastikan bakal bersama-sama mengawal dan memikirkan PPP menjadi salah satu pemenang Pemilu 2024.
"Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi, dan semoga hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bejuang dan berkhidmah di PPP," ujar dia.
Jakarta: Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (
PPP) diminta menyudahi perdebatan pergantian ketua umum (Ketum). Pasalnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (
Kemenkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang pengesahan Muhammad Madiono sebagai Plt Ketua Umum PPP 2020-2025.
"Mari kita kembali bersatu membangun partai dan fokus menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Zainut Tauhid melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 September 2022.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) itu menyampaikan SK Kemenkumham dianggap sebagai legitimasi kepemimpinan Muhammad
Mardiono. Diharapkan, keputusan tersebut dapat menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan kader dan elite partai.
"Sebagai negara hukum, kita wajib menghormati dan patuh kepada keputusan pemerintah," ungkap dia.
Dia mengajak seluruh kader dan pengurus partai untuk kembali melakukan kerja-kerja elektoral. Sebab, pesta demokrasi segera dimulai.
"Saya mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari sehingga diperlukan konsentrasi kerja elektoral yang lebih fokus dan sungguh-sungguh," sebut dia.
Dia meyakini Mardiono dan Suharso Monoarfa tetap akur usai pergantian ketum. Kedua tokoh itu dipastikan bakal bersama-sama mengawal dan memikirkan PPP menjadi salah satu pemenang Pemilu 2024.
"Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi, dan semoga hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bejuang dan berkhidmah di PPP," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
