Pemberian BLT untuk Bantu Warga Kurang Mampu Membeli Minyak Goreng

Jakarta: Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat kurang mampu membeli minyak goreng. Sebab, masih banyak warga yang harus membeli minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. "Kebijakan subsidi minyak goreng curah diharapkan secara bertahap dapat menurunkan harga sesuai HET. Tapi masih ada masyarakat yang harus membeli di atas HET. Untuk itulah BLT diberikan agar masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah," kata Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 April 2022. Abetnego juga menepis anggapan pemberian BLT minyak goreng bermuatan politis atau kepentingan tertentu. Pemerintah segera menyalurkan BLT minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM). BLT diberikan untuk periode April, Mei, Juni. Namun pembayarannya dilakukan dalam satu tahap pada April 2022 sebesar Rp300 ribu. BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk daftar penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Abetnego menjelaskan penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Untuk data penerima akan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah diverifikasi dan dilakukan sinkronisasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). "Sehingga, mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif," ujarnya. Baca: Jokowi Perintahkan Penyaluran Bantuan Sosial Dipercepat Selain BLT minyak goreng, pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada 8,8 juta pekerja. Tak hanya itu, kata Abetnego, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan presiden untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Banpres UMKM) senilai Rp600 ribu per penerima. "Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga berbagai komoditas akibat lonjakan di pasar internasional dan KSP akan turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program berbagai bantuan sosial ini," ujarnya.