Jakarta: Pemerintah diminta fokus mengawal tahun politik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang dari dua tahun lagi menjelang masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Dalam tahun politik jangan bikin kebijakan aneh-aneh supaya tidak mengurangi penilaian atau kepercayaan masyarakat,” kata Pendiri Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2022.
Djo mengatakan strategi tersebut sejatinya menjadi pakem bagi pemerintah. Supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak menuai hal-hal negatif di tengah masyarakat.
Baca: Masinton: Pilih Pemimpin Berbasis Keberhasilan, Bukan Pencitraan
“Kalau itu tidak dijaga, maka kepercayaan publik bisa turun lagi,” ujar mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.
Sementara itu, Djo menyinggung hasil jajak pendapat ahli yang dilakukan Populi Center. Salah satunya, yakni 58 persen ahli mengatakan kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami kemunduran.
“Sebenarnya orang bebas bicara, tapi ada suasana semacam takut berbeda pendapat. Kalau beda, jangan-jangan ada intimidasi atau (diserang) buzzer,” papar dia.
Catatan lainnya ialah 52 persen ahli menilai pelibatan publik dalam pembuatan kebijakan strategis mengalami kemunduran. Djo menilai partisipasi publik sudah berjalan namun kurang masif.
“Pemerintah inginnya cepat membuat undang-undang atau kebijakan, tapi partisipasi publik butuh waktu yang cukup lama dan mungkin juga karena keterbatasan waktu,” jelas Djo.
Jakarta: Pemerintah diminta fokus mengawal tahun politik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang dari dua tahun lagi menjelang masa Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024.
“Dalam
tahun politik jangan bikin kebijakan aneh-aneh supaya tidak mengurangi penilaian atau kepercayaan masyarakat,” kata Pendiri Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2022.
Djo mengatakan strategi tersebut sejatinya menjadi pakem bagi pemerintah. Supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak menuai hal-hal negatif di tengah masyarakat.
Baca:
Masinton: Pilih Pemimpin Berbasis Keberhasilan, Bukan Pencitraan
“Kalau itu tidak dijaga, maka kepercayaan publik bisa turun lagi,” ujar mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.
Sementara itu, Djo menyinggung hasil jajak pendapat ahli yang dilakukan Populi Center. Salah satunya, yakni 58 persen ahli mengatakan kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami kemunduran.
“Sebenarnya orang bebas bicara, tapi ada suasana semacam takut berbeda pendapat. Kalau beda, jangan-jangan ada intimidasi atau (diserang)
buzzer,” papar dia.
Catatan lainnya ialah 52 persen ahli menilai pelibatan publik dalam pembuatan kebijakan strategis mengalami kemunduran. Djo menilai partisipasi publik sudah berjalan namun kurang masif.
“Pemerintah inginnya cepat membuat undang-undang atau kebijakan, tapi partisipasi publik butuh waktu yang cukup lama dan mungkin juga karena keterbatasan waktu,” jelas Djo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
