Proyek Penggantian Gorden Rudin DPR Dinilai Pemborosan

Jakarta: Proyek penggantian gorden rumah dinas DPR dikritik. Pekerjaan yang menggunakan anggaran Rp48,7 miliar itu disebut tak patut karena masih dalam kondisi pandemi. "Intinya itu pemborosan, tidak peduli penderitaan rakyat yang terhantam wabah covid-19," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Senin, 4 April 2022. Boyamin meminta penganggaran gorden itu dibatalkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan. "KPK bisa melakukan pencegahan korupsi dengan cara minta proyek tersebut dibatalkan," ujar Boyamin. Baca: Ketua BURT DPR Minta Tinjau Ulang Pengadaan Gorden Rp48,7 Miliar Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menganggarkan Rp48,7 miliar untuk mengganti tirai rumah dinas (rudin) anggota DPR. Anggaran tersebut untuk mengganti tirai di ratusan rudin.   "Anggaran ini hanya dialokasikan untuk 505 unit rumah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. Dia menjelaskan biaya pergantian gorden setiap rudin sekitar Rp80 juta. Nilai tersebut bertambah sekitar Rp10 juta ditambah pajak menjadi Rp90 juta.