Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pembantunya mengevaluasi program kartu prakerja secara berkala. Dia senang program tersebut berhasil meningkatkan produktivitas peserta melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan.
"Data Badan Pusat Statistik (BPS) 88,9 persen penerima program mengaku bisa meningkatkan keterampilan. Ini yang harus saya apresiasi. Kita harapkan terus dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki, masukan-masukan saya rasa harus diterima," ujar Jokowi saat menghadiri 'Silaturahmi Alumni Kartu Prakerja' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 17 Juni 2022.
Baca: Sejak Diluncurkan, Peserta Kartu Prakerja Sudah Capai 12,8 Juta
Jokowi senang program prakerja bisa berjalan meskipun Indonesia dilanda krisis pandemi covid-19. Program itu dimulai sejak 11 April 2020 atau satu bulan setelah kasus covid-19 pertama masuk ke Indonesia.
"Saat itu, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian dilanjutkan dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, imbuh Jokowi, program prakerja dapat menjangkau jutaan penerima manfaat," tutur Jokowi.
Dari 115 juta pendaftar, terdapat 84 juta orang terverifikasi. Lalu yang dinyatakan diterima berjumlah 12,8 juta.
"Besar sekali ini, angka yang tidak kecil. Produktivitasnya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat. Apa bisa cara-cara ini kita lakukan tanpa menggunakan platform digital, enggak mungkin. Iya ndak? Bener ndak? Dan platform digital yang dibangun, tidak ada yang lewat uang itu, anggaran itu ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten, ke peserta. Ini langsung Menteri Keuangan transfer ke peserta," papar dia.
Platform digital yang dimaksud Jokowi merupakan startup buatan anak bangsa. Platform tersebut digandeng pemerintah untuk meningkatkan skill penerima manfaat kartu prakerja. Hal tersebut yang membuat dia optimistis bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
"Sumber daya manusia menjadi kunci pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah, tidak berarti tanpa pengelolaan oleh sumber daya manusia yang terampil," tutur dia.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pembantunya mengevaluasi program kartu prakerja secara berkala. Dia senang program tersebut berhasil meningkatkan produktivitas peserta melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan.
"Data Badan Pusat Statistik (
BPS) 88,9 persen penerima program mengaku bisa meningkatkan keterampilan. Ini yang harus saya apresiasi. Kita harapkan terus dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki, masukan-masukan saya rasa harus diterima," ujar Jokowi saat menghadiri 'Silaturahmi Alumni Kartu Prakerja' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 17 Juni 2022.
Baca:
Sejak Diluncurkan, Peserta Kartu Prakerja Sudah Capai 12,8 Juta
Jokowi senang program prakerja bisa berjalan meskipun Indonesia dilanda krisis
pandemi covid-19. Program itu dimulai sejak 11 April 2020 atau satu bulan setelah kasus covid-19 pertama masuk ke Indonesia.
"Saat itu, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian dilanjutkan dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, imbuh Jokowi, program prakerja dapat menjangkau jutaan penerima manfaat," tutur Jokowi.
Dari 115 juta pendaftar, terdapat 84 juta orang terverifikasi. Lalu yang dinyatakan diterima berjumlah 12,8 juta.
"Besar sekali ini, angka yang tidak kecil. Produktivitasnya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat. Apa bisa cara-cara ini kita lakukan tanpa menggunakan platform digital, enggak mungkin. Iya ndak? Bener ndak? Dan platform digital yang dibangun, tidak ada yang lewat uang itu, anggaran itu ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten, ke peserta. Ini langsung Menteri Keuangan transfer ke peserta," papar dia.
Platform digital yang dimaksud Jokowi merupakan startup buatan anak bangsa. Platform tersebut digandeng pemerintah untuk meningkatkan skill penerima manfaat kartu prakerja. Hal tersebut yang membuat dia optimistis bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
"Sumber daya manusia menjadi kunci pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah, tidak berarti tanpa pengelolaan oleh sumber daya manusia yang terampil," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
