Jakarta: Penyusunan tiga payung hukum pembentukan pemekaran Provinsi Papua hampir selesai. Ada sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan, terkait Ibu kota ketiga provinsi baru.
"Tentang ibu kota ketiganya sudah kita sepakati," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan Ibu Kota Papua Selatan yaitu Merauke. Sedangkan Ibu Kota Papua Pegunungan ditetapkan di Wamena.
"Dan Papua Tengah Ibu kota-nya di Nabire," ungkap dia.
Selain itu, pembuat kebijakan juga telah menyepakati cakupan wilayah ketiga provinsi tersebut. Tinggal Kabupaten Pengunungan Bintang yang belum ditetapkan.
Doli menyampaikan mayoritas fraksi di Komisi II menginginkan agar Kabupaten Pegunungan Bintang masuk wilayah administrasi Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah adat kabupaten tersebut lebih dekat dengan Provinsi Papua Pegunungan.
Baca: Mendagri: Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibahas Mendalam
Bupati Pengunungan Bintang Spei Yan Bidana menyurati Komisi II terkait penetapan tersebut. Spei menginginkan agar Kabupaten Pegunungan Bintang tetap berada di wilayah administrasi Provinsi Papua.
"Bupati Pengunungan Bintang mengirimkan surat kepada kami supaya Pegunungan Bintang tetap di Papua induk," ungkap Doli.
Dia menyampaikan hal itu tak menjadi masalah. Aspirasi tersebut bakal didiskusikan dan dicarikan titik temu saat kunjungan kerja (kunker) ke Papua.
"Nah ini yang nanti akan kita diskusikan pada saat kami berada di Papua nanti," ujar Doli.
Jakarta: Penyusunan tiga payung hukum pembentukan pemekaran
Provinsi Papua hampir selesai. Ada sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan, terkait Ibu kota ketiga provinsi baru.
"Tentang ibu kota ketiganya sudah kita sepakati," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan Ibu Kota
Papua Selatan yaitu Merauke. Sedangkan Ibu Kota Papua Pegunungan ditetapkan di Wamena.
"Dan Papua Tengah Ibu kota-nya di Nabire," ungkap dia.
Selain itu, pembuat kebijakan juga telah menyepakati cakupan wilayah
ketiga provinsi tersebut. Tinggal Kabupaten Pengunungan Bintang yang belum ditetapkan.
Doli menyampaikan mayoritas fraksi di Komisi II menginginkan agar Kabupaten Pegunungan Bintang masuk wilayah administrasi Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah adat kabupaten tersebut lebih dekat dengan Provinsi Papua Pegunungan.
Baca:
Mendagri: Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibahas Mendalam
Bupati Pengunungan Bintang Spei Yan Bidana menyurati Komisi II terkait penetapan tersebut. Spei menginginkan agar Kabupaten Pegunungan Bintang tetap berada di wilayah administrasi Provinsi Papua.
"Bupati Pengunungan Bintang mengirimkan surat kepada kami supaya Pegunungan Bintang tetap di Papua induk," ungkap Doli.
Dia menyampaikan hal itu tak menjadi masalah. Aspirasi tersebut bakal didiskusikan dan dicarikan titik temu saat kunjungan kerja (kunker) ke Papua.
"Nah ini yang nanti akan kita diskusikan pada saat kami berada di Papua nanti," ujar Doli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
