"Waktunya tidak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini di saat rakyat sedang susah," kata Hafid di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.
Menurut dia, pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat kontraproduktif dengan kondisi masyarakat sekarang. Masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma aksesori. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada di-laundry saja," kata dia.
Dia menyebut penolakan tender gorden sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY meminta kadernya berkoalisi dengan rakyat.
"Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat," kata Anwar.
Baca: Bikin Malu, Setjen DPR Diminta Jelaskan Urgensi Proyek Pergantian Gorden
Di sisi lain, mantan Bupati Morowali dua periode itu mengatakan kritik yang dilayangkan kepada AHY karena Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso merupakan kader Demokrat dinilai kurang tepat. Sebab, pengambilan keputusan pada alat kelengkapan dewan (AKD) BURT itu bersifat kolektif kolegial.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase, dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata dan Ulujami. Tender ini dimulai pada 8 Maret 2022.
"Tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp45.767.446.332.84 (Rp45,7 miliar)," kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 Mei 2022.
