Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

May Day, Partai Buruh Serukan 5 Tuntutan

Nasional buruh May Day serikat pekerja Partai Buruh
Fetry Wuryasti • 01 Mei 2022 16:56
Jakarta: Partai buruh dan sejumlah organisasi menggelar aksi May Day. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh menyerukan lima tuntutan, yaitu tiga diserukan di depan KPU dan dua lainnya di sekitar Bundaran HI.
 
"Pertama, meminta KPU menyelenggarakan Pemilu jurdil. Kedua, meminta KPU mengampanyekan tolak politik uang dan diskualifikasi sebagai parpol peserta Pemilu. Ketiga, meminta KPU melaksanakan pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024,” kata Said Iqbal, Minggu, 1 Mei 2022.
 
Baca: Aksi May Day di Depan KPU, Partai Buruh Minta Jadwal Pemilu Tak Digeser

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari KPU, masa aksi bergeser ke sekitaran bundaran HI untuk menyuarakan dua tuntutan. Pertama, mereka meminta turunkan harga bahan-bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, dan lainnya), serta menolak rencana kenaikan BBM Pertalite dan elpiji 3 Kg.
 
“Karena selama tiga tahun, upah minimum riil buruh tidak pernah naik dan daya beli buruh merosot tajam sebesar 30 persen. Sehingga kenaikan harga bahan pokok, BBM, elpiji 3 kg akan mencekik buruh dan rakyat kecil,” cetus Said Iqbal.
 
Hal kedua yang disuarakan yaitu menolak omnibus law UU Cipta kerja. “Bilamana pemerintah dan DPR memaksakan membahas kembali UU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan Partai Buruh serta elemen serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan yang lain akan melakukan mogok nasional yang diikuti jutaan kaum buruh,” kata Said Iqbal.
 
Said Iqbal juga menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hingga kini belum memberikan jawaban terhadap permohonan buruh untuk menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai tempat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 14 Mei mendatang.
 
“Kami protes keras dan menyayangkan sikap Gubernur Anies Baswedan beserta beberapa oknum DPRD yang hanya pencitraan. Pencitraan terhadap JIS, seolah-olah JIS milik Pemda dan DPRD DKI Jakarta terhadap 2 partai tertentu. Seolah-olah JIS pencitraan Gubernur Anies,” ujarnya.
 
Said Iqbal mengatakan JIS milik publik, meskipun pengelolaannya dikelola oleh Pemda DKI. Apalagi, JIS dibangun dengan pajak rakyat. Dengan demikian, seharusnya buruh pun diperbolehkan untuk menggunakan JIS tentunya akan diikuti dengan peraturan yang berlaku.
 
“Itu soft launching main bola, boleh. Kemudian ada rencana akan digunakan untuk salat Id. 
“Kalau memang khawatir ada kerusakan, Partai Buruh dan serikat buruh berulang-ulang bilang, kami membayar sewa dan memberikan uang jaminan jika ada kerusakan seperti menggunakan GBK, Istora Senayan, maupun Sport Center Kelapa Gading,” tutur Said Iqbal.
 
Ia juga menyayangkan Jakpro sebagai pengelola JIS menjawabnya melalui media. Menurutnya, hal itu perilaku tidak profesional. Dia mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat resmi.
 
“Surat kami tidak dijawab, pesan whatsapp kami tidak dijawab, berkali-kali telepon tidak dijawab. Bahkan dijawab Jakpro lewat media. Jangan pencitraan, itu uang rakyat, ada uang pajak rakyat, dan buruh di dalamnya,” ungkap Said Iqbal.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif