NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

RUU Cipta Lapangan Kerja

Draf Omnibus Law Diserahkan ke DPR Hari Ini

Nasional Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 11 Februari 2020 12:07
Jakarta: Pemerintah akan menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Kedua komponen itu akan diantar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
 
"Hari Selasa ini rencananya pemerintah menyerahkan, tentu Surpres disertai dengan naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," kata Ketua Fraksi PPP di DPR Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.
 
DPR akan membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Arsul menjamin pembahasan berlangsung transparan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya kira semua fraksi akan sama memberikan ruang kepada publik untuk memberikan masukan. Jadi ruang konsultasi akan cukup besar. Karena itu nanti menyangkut berbagai pemangku kepentingan yang luas," ungkap dia.
 
Draf Omnibus Law Diserahkan ke DPR Hari Ini
Ketua Fraksi PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Cindy
 
Presiden Joko Widodo meminta DPR menyelesaikan pembahasan Omnibus Law dalam 100 hari. Omnibus Law bisa segera diterapkan untuk memperbaiki ekosistem investasi Indonesia.
 
Arsul tidak bisa memastikan apakah DPR dapat memenuhi permintaan Jokowi itu. Pembahasan Omnibus Law tergantung pada isi dan respons yang disampaikan masyarakat.
 
"Kalau isinya misalnya tidak ada hal-hal yang kontroversial, masyarakatnya biasa-biasa saja ya pasti yakin (selesai dalam 100 hari kerja). Tapi kalau respons masyarakat cukup besar, ya kita lihat," ujar dia.
 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamendemen 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif