medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat mengemukakan pendapatnya menanggapi satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Jussuf Kalla. Salah satunya soal perpecahan yang terjadi di sejumlah partai politik.
Partai Demokrat menilai pemerintah terlalu ikut campur dalam kemelut yang terjadi di beberapa partai politik. Bahkan, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan intervensi dalam urusan internal partai politik.
"Semestinya pemerintah menghormati kedaulatan dan otonomi partai politik. Tidak mencederai nilai-nilai demokrasi, dan ketentuan undang-undang yang harus kita junjung tinggi," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Kantor DPP Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
Demokrat juga menyoroti, kemelut yang sempat terjadi antara dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri. Demokrat mengakui, pemerintah pada akhirnya bisa mengatasi kisruh yang sempat terjadi diantara keduanya.
"Meskipun penanganan yang dilakukan Presiden Jokowi kurang cepat dan kenyataannya berlarut-larut. Sungguhpun demikian publik menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah," ungkap Hinca.
Permasalahan berikutnya yang jadi sorotan Demokrat dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK, yakni soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut Demokrat, publik menilai pemerintahan Jokowi-JK, kurang konsisten dan tebang pilih dalam menyikapi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Masyarakat mudah melihat atas terjadinya intervensi kekuasaan, baik langsung ataupun tidak langsung," lanjut Hinca.
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat mengemukakan pendapatnya menanggapi satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Jussuf Kalla. Salah satunya soal perpecahan yang terjadi di sejumlah partai politik.
Partai Demokrat menilai pemerintah terlalu ikut campur dalam kemelut yang terjadi di beberapa partai politik. Bahkan, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan intervensi dalam urusan internal partai politik.
"Semestinya pemerintah menghormati kedaulatan dan otonomi partai politik. Tidak mencederai nilai-nilai demokrasi, dan ketentuan undang-undang yang harus kita junjung tinggi," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Kantor DPP Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
Demokrat juga menyoroti, kemelut yang sempat terjadi antara dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri. Demokrat mengakui, pemerintah pada akhirnya bisa mengatasi kisruh yang sempat terjadi diantara keduanya.
"Meskipun penanganan yang dilakukan Presiden Jokowi kurang cepat dan kenyataannya berlarut-larut. Sungguhpun demikian publik menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah," ungkap Hinca.
Permasalahan berikutnya yang jadi sorotan Demokrat dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK, yakni soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut Demokrat, publik menilai pemerintahan Jokowi-JK, kurang konsisten dan tebang pilih dalam menyikapi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Masyarakat mudah melihat atas terjadinya intervensi kekuasaan, baik langsung ataupun tidak langsung," lanjut Hinca.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
