medcom.id, Jakarta: Direktur Lembaga Kajian Publik Moestopo (LKPM) Didik Triana Hadi menilai kinerja Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli belum terlihat. Sepak terjang Rizal Ramli masih jauh membawa perubahan.
"Rakyat butuh kinerjanya, bukan adu pintar dan kritik-kritikan," tutur Didik dalam diskusi publik di Waluma Cafe, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2015)
Menurut Didik, Rizal Ramli tidak pantas menjadi Menko Maritim. Ia mencontohkan, gebrakan awal Rizal Ramli setelah dilantik langsung mengkritik Presiden yang memberi nama jabatan yang disandangnya. Sehari setelahnya, Rizal mengkritik kebijakan pemerintah terkait pembelian 30 unit Airbus A350. Ia meminta pembelian pesawat dibatalkan.
"Kemudian menyulut emosi Menteri BUMN Rini Soemarno yang menganggap telah mencampuri urusan yang bukan menjadi urusannya," ucapnya.
Didik menilai, Rizal Ramli tidak paham dengan apa yang telah ia ucapkan. Seperti tudingan adanya "mafia listrik" terkait harga token listrik. Rizal Ramli, kata Didik, mengatakan 27 persen dari harga token yang dibeli masyarakat telah disedot provider dan merupakan bentuk kekejaman. "Pernyataan itu pun dibantah oleh sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono," tuturnya.
Didik menilai, kinerja Menko Maritim ke depan tidak akan berjalan baik jika kondisi ini tidak berubah. "Kerja Menteri Koordinator yang utama seperti yang disinggung Presiden Jokowi adalah supervisi dan koordinasi," tuturnya.
medcom.id, Jakarta: Direktur Lembaga Kajian Publik Moestopo (LKPM) Didik Triana Hadi menilai kinerja Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli belum terlihat. Sepak terjang Rizal Ramli masih jauh membawa perubahan.
"Rakyat butuh kinerjanya, bukan adu pintar dan kritik-kritikan," tutur Didik dalam diskusi publik di Waluma Cafe, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2015)
Menurut Didik, Rizal Ramli tidak pantas menjadi Menko Maritim. Ia mencontohkan, gebrakan awal Rizal Ramli setelah dilantik langsung mengkritik Presiden yang memberi nama jabatan yang disandangnya. Sehari setelahnya, Rizal mengkritik kebijakan pemerintah terkait pembelian 30 unit Airbus A350. Ia meminta pembelian pesawat dibatalkan.
"Kemudian menyulut emosi Menteri BUMN Rini Soemarno yang menganggap telah mencampuri urusan yang bukan menjadi urusannya," ucapnya.
Didik menilai, Rizal Ramli tidak paham dengan apa yang telah ia ucapkan. Seperti tudingan adanya "mafia listrik" terkait harga token listrik. Rizal Ramli, kata Didik, mengatakan 27 persen dari harga token yang dibeli masyarakat telah disedot provider dan merupakan bentuk kekejaman. "Pernyataan itu pun dibantah oleh sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono," tuturnya.
Didik menilai, kinerja Menko Maritim ke depan tidak akan berjalan baik jika kondisi ini tidak berubah. "Kerja Menteri Koordinator yang utama seperti yang disinggung Presiden Jokowi adalah supervisi dan koordinasi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
