Jakarta: Proses seleksi calon pimpinan (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tertahan di DPR. Proses uji kelayakan dan kepatutan belum bisa berjalan karena alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR masih harus diselaraskan dengan kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Karena memang DPR masih menunggu pengumuman dari kabinet untuk menyelaraskan dan menyamakan berapa jumlah kementerian, untuk kemudian diselaraskan dengan AKD atau komisi," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.
Puan mengatakan DPR sudah memutuskan adanya 13 komisi dan satu alat kelengkapan dewan berupa Badan Aspirasi Masyarakat. DPR segera menyampaikan mitra-mitra komisi yang menyesuaikan kementerian dan lembaga.
"Kami akan mengumumkan mitra-mitra dari setiap komisi dan setiap AKD untuk segera kemudian bisa bekerja bersama dengan mitra-mitra yang ada di pemerintah atau di eksekutif," ujar Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 sejak Senin, 14 Oktober 2024. Hal itu disampaikan di sela agenda peresmian Gedung Amanah Youth Creative Hub, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Selasa, 15 Oktober 2024.
"Sudah saya tanda tangani, baik untuk calon pimpinannya maupun untuk dewan pengawas. Kami dibatasi oleh waktu," ucap Jokowi.
Jakarta: Proses seleksi
calon pimpinan (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) masih tertahan di DPR. Proses uji kelayakan dan kepatutan belum bisa berjalan karena alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR masih harus diselaraskan dengan kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Karena memang DPR masih menunggu pengumuman dari kabinet untuk menyelaraskan dan menyamakan berapa jumlah kementerian, untuk kemudian diselaraskan dengan AKD atau komisi," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.
Puan mengatakan DPR sudah memutuskan adanya 13 komisi dan satu alat kelengkapan dewan berupa Badan Aspirasi Masyarakat. DPR segera menyampaikan mitra-mitra komisi yang menyesuaikan kementerian dan lembaga.
"Kami akan mengumumkan mitra-mitra dari setiap komisi dan setiap AKD untuk segera kemudian bisa bekerja bersama dengan mitra-mitra yang ada di pemerintah atau di eksekutif," ujar Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 sejak Senin, 14 Oktober 2024. Hal itu disampaikan di sela agenda peresmian Gedung Amanah Youth Creative Hub, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Selasa, 15 Oktober 2024.
"Sudah saya tanda tangani, baik untuk calon pimpinannya maupun untuk dewan pengawas. Kami dibatasi oleh waktu," ucap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
