Haris Azhar Disarankan Konsultasi dengan Staf Presiden

medcom.id, Jakarta: Koordinator KontraS Haris Azhar disarankan menemui staf Presiden Presiden Joko Widodo untuk membahas wacana pembentukan tim independen terkait testimoni gembong narkoba Freddy budiman. Pembentukan tim ini menjadi jalan tengah agar pengakuan Freddy yang belakangan jadi polemik itu tidak terkesan kriminalisasi.   Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, permintaan bantuan yang dilayangkan warga negara, termasuk Haris Azhar, kepada Presiden adalah hal biasa.   "Tapi Presiden membentuk tim independen harus memiliki data awal atau bukti permulaan yang cukup atau memadai," kata Arsul saat dihubungi, Senin (8/8/2016).   Arsul menyarankan Haris mengkonsultasikan masalah itu ke Kantor Staf Presiden (KSP). Sebab, KSP yang menyortir dan menganalisa informasi yang akan diberikan kepada Presiden. Koordinator KontraS Haris Azhar. Foto: Antara/Sigid Kurniawan "Kalau memang ada data awal atau bukti permulaan yang cukup, tentu tidak menutup kemungkinan dipertimbangkan Presiden," ujar Arsul. Lihat: Polri akan Usut Kasus Haris Azhar  Lihat: Instruksi Presiden Terkait Laporan Haris Azhar   Arsul berharap Haris menyerahkan semua bukti permulaan yang dimiliki kepada KSP. Arsul tidak ingin Haris hanya bersandar pada kesaksian Freddy Budiman tanpa didukung bukti yang kuat.   "Saya yakin Haris tidak asal ngomong. Sebagai orang yang berpengalaman ketika dengar cerita dari Freddy Budiman, pasti ada pohon. Pohon itu yang melukiskan jaringan. Itu dulu dong yang diberikan," katanya.   Arsul telah meminta Haris memberikan kesaksian di hadapan Komisi III setelah masa reses.   "Saya belum sempat ketemu karena masih reses. Saya pernah berkomunikasi dengan Haris by telepon dan saya bilang kalau teman Komisi III mau mendengar (langsung) dari dia, bagaimana? Dia bilang siap," kata Arsul.   Haris mempublikasikan kesaksian gembong narkoba yang telah dieksekusi mati, Freddy Budiman. Dari kesaksian itu, oknum BNN, oknum Pejabat Mabes Polri dan Oknun TNI diduga terlibat jaringan narkoba. Haris berharap bantuan Presiden Jokowi setelah tiga instansi itu melaporkan Haris kepada Bareskrim terkait pencemaran nama baik.