medcom.id, Jakarta: Sejumlah kalangan mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut ribuan orang Indonesia yang tercantum di Panama Papers atau Dokumen Panama guna memastikan mereka bersalah mengemplang pajak atau tidak. Investigasi secepatnya diperlukan agar situasi tak semakin liar.
Lebih dari 2 ribu orang Indonesia tercantum di Dokumen Panama sebagai pihak yang memiliki rekening bank atau perusahaan offshore di negara-negara yang mengenakan pajak murah atau bebas pajak seperti Luksemburg, British Virgin Islands, dan Cayman Islands. Tak hanya pengusaha, ada pula pejabat seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis dan kerabat pejabat.
Namun, mereka yang masuk Dokumen Panama itu belum pasti bersalah sebagai pengemplang pajak. Karena itulah, tegas analis pasar modal, Reza Priambada, perlu investigasi segera oleh pemerintah.
"Publik harus hati-hati juga. Jangan sampai masyarakat kisruh dan menganggap nama-nama itu pasti pengemplang pajak," ujar Reza di Jakarta, Kamis 15 April 2016.
Hal sama diutarakan Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna. "Investigasi perlu dan harus karena ini berkaitan dengan bagaimana uang parkir di luar negeri dan pajak. Dengan investigasi, pemerintah bisa mendapatkan data resmi untuk ditindaklanjuti,'' kata dia.
Kadek berpendapat tim khusus seyogianya dibentuk dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Polri. "Yang terpenting, hasil investigasi mesti dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum bagi mereka yang diduga bersalah,'' kata dia.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan ribuan nama orang Indonesia yang tercantum di Dokumen Panama memang perlu dipastikan apakah mereka melakukan pelanggaran atau bersih.
"Saya tidak begitu mengerti, ya, apakah yang di Panama Papers itu salah atau tidak. Kan banyak sekali. Itu tugasnya pajak dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Tran saksi Keuangan) saya kira untuk menilai kebenarannya," ujar dia.
Presiden Joko Widodo mengaku tengah mengumpulkan sejumlah petinggi lembaga negara untuk membahas dokumen dari ?rma hukum di Panama, Mossack Fonseca, atau dikenal dengan Dokumen Panama tersebut.
"Baru akan kami bicarakan. Setelah semua datanya komplet, baru saya akan bicara," kata dia.
Menurut Presiden, dibutuhkan data utuh sebelum menyimpulkan dan mengambil sikap atas keberadaan WNI di Dokumen Panama. "Nanti saya akan bicara. Jangan sampai saat ini kasih pernyataan setengah-setengah," kata dia.
Klarifikasi
Kemarin, Jokowi menerima penjelasan dan klarifikasi dari Harry Azhar Azis soal keberadaan yang bersangkutan di Dokumen Panama. Dalam dokumen itu, Harry tercatat mendirikan Sheng Yue International Limited di yurisdiksi bebas pajak.
"Tadi dia (Harry Azhar) secara resmi menyampaikan dan Presiden mendengarkan. Mengenai bagaimana dan apa, tentu Pak Ketua BPK sendiri yang tahu," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan.
Presiden, imbuh dia, hanya mendengarkan klarifikasi dari Ketua BPK dan tidak menyimpulkan benar atau tidak.
Harry Azhar sebelumnya mengaku mendirikan perusahaan offshore itu. Namun, ia menegaskan tak bersalah sehingga menolak desakan mundur. Mengenai tidak dimasukkannya kepemilikan Sheng Yue International Limited dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dia berdalih karena tidak ada transaksi dalam perusahaan itu.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah kalangan mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut ribuan orang Indonesia yang tercantum di Panama Papers atau Dokumen Panama guna memastikan mereka bersalah mengemplang pajak atau tidak. Investigasi secepatnya diperlukan agar situasi tak semakin liar.
Lebih dari 2 ribu orang Indonesia tercantum di Dokumen Panama sebagai pihak yang memiliki rekening bank atau perusahaan
offshore di negara-negara yang mengenakan pajak murah atau bebas pajak seperti Luksemburg, British Virgin Islands, dan Cayman Islands. Tak hanya pengusaha, ada pula pejabat seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis dan kerabat pejabat.
Namun, mereka yang masuk Dokumen Panama itu belum pasti bersalah sebagai pengemplang pajak. Karena itulah, tegas analis pasar modal, Reza Priambada, perlu investigasi segera oleh pemerintah.
"Publik harus hati-hati juga. Jangan sampai masyarakat kisruh dan menganggap nama-nama itu pasti pengemplang pajak," ujar Reza di Jakarta, Kamis 15 April 2016.
Hal sama diutarakan Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna. "Investigasi perlu dan harus karena ini berkaitan dengan bagaimana uang parkir di luar negeri dan pajak. Dengan investigasi, pemerintah bisa mendapatkan data resmi untuk ditindaklanjuti,'' kata dia.
Kadek berpendapat tim khusus seyogianya dibentuk dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Polri. "Yang terpenting, hasil investigasi mesti dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum bagi mereka yang diduga bersalah,'' kata dia.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan ribuan nama orang Indonesia yang tercantum di Dokumen Panama memang perlu dipastikan apakah mereka melakukan pelanggaran atau bersih.
"Saya tidak begitu mengerti, ya, apakah yang di Panama Papers itu salah atau tidak. Kan banyak sekali. Itu tugasnya pajak dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Tran saksi Keuangan) saya kira untuk menilai kebenarannya," ujar dia.
Presiden Joko Widodo mengaku tengah mengumpulkan sejumlah petinggi lembaga negara untuk membahas dokumen dari ?rma hukum di Panama, Mossack Fonseca, atau dikenal dengan Dokumen Panama tersebut.
"Baru akan kami bicarakan. Setelah semua datanya komplet, baru saya akan bicara," kata dia.
Menurut Presiden, dibutuhkan data utuh sebelum menyimpulkan dan mengambil sikap atas keberadaan WNI di Dokumen Panama. "Nanti saya akan bicara. Jangan sampai saat ini kasih pernyataan setengah-setengah," kata dia.
Klarifikasi
Kemarin, Jokowi menerima penjelasan dan klarifikasi dari Harry Azhar Azis soal keberadaan yang bersangkutan di Dokumen Panama. Dalam dokumen itu, Harry tercatat mendirikan Sheng Yue International Limited di yurisdiksi bebas pajak.
"Tadi dia (Harry Azhar) secara resmi menyampaikan dan Presiden mendengarkan. Mengenai bagaimana dan apa, tentu Pak Ketua BPK sendiri yang tahu," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan.
Presiden, imbuh dia, hanya mendengarkan klarifikasi dari Ketua BPK dan tidak menyimpulkan benar atau tidak.
Harry Azhar sebelumnya mengaku mendirikan perusahaan offshore itu. Namun, ia menegaskan tak bersalah sehingga menolak desakan mundur. Mengenai tidak dimasukkannya kepemilikan Sheng Yue International Limited dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dia berdalih karena tidak ada transaksi dalam perusahaan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
