medcom.id, Jakarta: Wacana pembentukan Badan Intelijen Pertahanan (BIP) menuai pro dan kontra. Kepala Instalasi Strategi Nasional (Kainstranas) Mayjen TNI Paryanto menjelaskan bahwa pertahanan dan keamanan menjadi kepentingan, dan kebutuhan setiap warga negara.
Tanggung jawab pertahanan itu ada di Kementerian Pertahanan. Namun, Kementerian Pertahanan belum memiliki badan telik sandi sendiri. Padahal, sebagian besar negara di dunia sudah memilikinya untuk melindungi kepentingan nasional mereka.
Menurut Paryanto, Kemenhan (Kementerian pertahanan) adalah tangan kanan presiden dan bertanggung jawab masalah keamanan dan pertahanan. Juga membantu presiden merumuskan kebijakan nasional dan strategi nasional.
"Intelijen suatu kegiatan berkaitan dengan masalah pengetahuan, perumusan kebijakan nasional, strategi nasional pasti didahului oleh intelejen. Persoalannya Menhan membantu presiden tapi tidak punya intelijen," kata Paryanto dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016).
Faktanya, persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah, mengenai ancaman dari konflik internasional. Meski Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konstelasi politik kawasan yang sedang memanas. Namun, menurut Paryanto, Indonesia perlu mengantisipasi hal itu.
"Meski, sekarang instrumen yang menjadi ancaman belum ada. Tapi kita perlu mangantisipasi seperti ancaman asing. Ada basis militer Amerika di Asia dan China mempunyai second island chain strategy di Laut China Selatan," jelas Paryanto.
Menurut Paryanto, ancaman bukan hanya dari sisi militer, namun juga dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai contoh, organisasi intergovermental seperti ASEAN sudah dilibatkannya peran China, Rusia dan Amerika Serikat. Meski hanya sebatas kerjasama ekonomi, namun kita harus melihatnya sebagai ancaman.
Peran BIP nantinya akan menganalisa potensi-potensi ancaman tersebut. Nantinya, di dalamnya akan diisi oleh analis dari berbagai macam bidang, seperti ekonomi, energi, dan teknologi.
"Yang dibutuhkan Kemenhan itu capability untuk mengukur kekuatan negara lain. Inilah yang tidak bisa dijawab oleh intel yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan agar pemerintah membentuk BIP. Meski keberadaan lembaga ini dinilai bakal tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Ryamizard tetap kukuh dengan usulannya. Dia menyebut, hanya Indonesia negara yang tak memiliki lembaga intelijen di Kementerian Pertahanan.
Pemerintah menilai tak membutuhkan banyak lembaga saat ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum ada pembicaraan terkait hal ini. "Belum dibicarakan, tapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 14 Juni.
Pemerintah memang sedang melakukan pemangkasan terhadap lembaga nonstruktural yang ada saat ini. Tercatat, 10 lembaga nonstruktural telah diperintahkan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.
JK menjelaskan, pembentukan lembaga intelijen tak boleh sembarangan. Setiap unsur yang ada harus saling berkoordinasi agar tak tumpang tindih fungsinya.
medcom.id, Jakarta: Wacana pembentukan Badan Intelijen Pertahanan (BIP) menuai pro dan kontra. Kepala Instalasi Strategi Nasional (Kainstranas) Mayjen TNI Paryanto menjelaskan bahwa pertahanan dan keamanan menjadi kepentingan, dan kebutuhan setiap warga negara.
Tanggung jawab pertahanan itu ada di Kementerian Pertahanan. Namun, Kementerian Pertahanan belum memiliki badan telik sandi sendiri. Padahal, sebagian besar negara di dunia sudah memilikinya untuk melindungi kepentingan nasional mereka.
Menurut Paryanto, Kemenhan (Kementerian pertahanan) adalah tangan kanan presiden dan bertanggung jawab masalah keamanan dan pertahanan. Juga membantu presiden merumuskan kebijakan nasional dan strategi nasional.
"Intelijen suatu kegiatan berkaitan dengan masalah pengetahuan, perumusan kebijakan nasional, strategi nasional pasti didahului oleh intelejen. Persoalannya Menhan membantu presiden tapi tidak punya intelijen," kata Paryanto dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016).
Faktanya, persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah, mengenai ancaman dari konflik internasional. Meski Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konstelasi politik kawasan yang sedang memanas. Namun, menurut Paryanto, Indonesia perlu mengantisipasi hal itu.
"Meski, sekarang instrumen yang menjadi ancaman belum ada. Tapi kita perlu mangantisipasi seperti ancaman asing. Ada basis militer Amerika di Asia dan China mempunyai second island chain strategy di Laut China Selatan," jelas Paryanto.
Menurut Paryanto, ancaman bukan hanya dari sisi militer, namun juga dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai contoh, organisasi intergovermental seperti ASEAN sudah dilibatkannya peran China, Rusia dan Amerika Serikat. Meski hanya sebatas kerjasama ekonomi, namun kita harus melihatnya sebagai ancaman.
Peran BIP nantinya akan menganalisa potensi-potensi ancaman tersebut. Nantinya, di dalamnya akan diisi oleh analis dari berbagai macam bidang, seperti ekonomi, energi, dan teknologi.
"Yang dibutuhkan Kemenhan itu capability untuk mengukur kekuatan negara lain. Inilah yang tidak bisa dijawab oleh intel yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan agar pemerintah membentuk BIP. Meski keberadaan lembaga ini dinilai bakal tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Ryamizard tetap kukuh dengan usulannya. Dia menyebut, hanya Indonesia negara yang tak memiliki lembaga intelijen di Kementerian Pertahanan.
Pemerintah menilai tak membutuhkan banyak lembaga saat ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum ada pembicaraan terkait hal ini. "Belum dibicarakan, tapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 14 Juni.
Pemerintah memang sedang melakukan pemangkasan terhadap lembaga nonstruktural yang ada saat ini. Tercatat, 10 lembaga nonstruktural telah diperintahkan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.
JK menjelaskan, pembentukan lembaga intelijen tak boleh sembarangan. Setiap unsur yang ada harus saling berkoordinasi agar tak tumpang tindih fungsinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
