medcom.id, Jakarta: Berembus isu Wakil Polri Komjen Pol Budi Gunawan akan diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso. Wacana ini muncul setelah Budi Gunawan tak lagi diusulkan sebagai calon kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku mendengar wacana Komjen Budi Gunawan bakal diangkat sebagai Kepala BIN. Sementara Fraksi Partai Demokrat enggan merespons serius wacana tersebut.
"Karena ini masih wacana kami belum merespons isu itu. Tentu kami melakukan tugas dan wewenang setelah resmi," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Kendati demikian, Didik menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi perihal wacana pergantian kepala BIN itu. Pasalnya, pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN murni kewenangan penuh Presiden Jokowi.
"Evaluasi yang paling obyektif dan rasional tentu dari Presiden sendiri," kata dia.
Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengangkat tangan sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Foto: Antara/M Agung Rajasa
Didik menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan mendukung penuh pilihan Presiden. Namun dia berharap Presiden Jokowi menjelaskan alasan dan urgensi pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN kepada publik.
"Kita berikan wewenang sepenuhnya kepada Presiden untuk mengevaluasi seluruh pembantu-pembantunya (termasuk kepala BIN), apakah Presiden merasa sudah waktunya ada rolling atau ada pergantian," terang dia.
Didik menambahkan track record BG dapat ditelisik kembali sebelum diangkat sebagai kepala BIN. Tentunya berdasarkan data dari masyarakat dan kinerja BG selama ini.
"Presiden melakukan seleksi dan Komisi I yang memvalidasi," ujar dia.
Di samping itu, Didik menilai Sutiyoso dengan segala kekurangan dan kelebihannya, telah mengemban amanah dengan baik. Memang menilai kinerja seseorang itu relatif. Tapi, Didik menegaskan semua berpulang pada keputusan Presiden Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Berembus isu Wakil Polri Komjen Pol Budi Gunawan akan diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso. Wacana ini muncul setelah Budi Gunawan tak lagi diusulkan sebagai calon kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku mendengar wacana Komjen Budi Gunawan bakal diangkat sebagai Kepala BIN. Sementara Fraksi Partai Demokrat enggan merespons serius wacana tersebut.
"Karena ini masih wacana kami belum merespons isu itu. Tentu kami melakukan tugas dan wewenang setelah resmi," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Kendati demikian, Didik menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi perihal wacana pergantian kepala BIN itu. Pasalnya, pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN murni kewenangan penuh Presiden Jokowi.
"Evaluasi yang paling obyektif dan rasional tentu dari Presiden sendiri," kata dia.
Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengangkat tangan sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Foto: Antara/M Agung Rajasa
Didik menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan mendukung penuh pilihan Presiden. Namun dia berharap Presiden Jokowi menjelaskan alasan dan urgensi pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN kepada publik.
"Kita berikan wewenang sepenuhnya kepada Presiden untuk mengevaluasi seluruh pembantu-pembantunya (termasuk kepala BIN), apakah Presiden merasa sudah waktunya ada rolling atau ada pergantian," terang dia.
Didik menambahkan track record BG dapat ditelisik kembali sebelum diangkat sebagai kepala BIN. Tentunya berdasarkan data dari masyarakat dan kinerja BG selama ini.
"Presiden melakukan seleksi dan Komisi I yang memvalidasi," ujar dia.
Di samping itu, Didik menilai Sutiyoso dengan segala kekurangan dan kelebihannya, telah mengemban amanah dengan baik. Memang menilai kinerja seseorang itu relatif. Tapi, Didik menegaskan semua berpulang pada keputusan Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
