Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id

DPR Tunda Pengesahan 4 RUU

Nasional RUU KUHP minerba pertanahan pemasyarakatan
Arga sumantri • 24 September 2019 15:54
Jakarta: DPR menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diminta Presiden Joko Widodo. Keempat RUU tersebut bakal dikaji ulang.
 
Keempat RUU yang ditunda, yakni revisi KUHP (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Kebijakan ini sesuai tata tertib DPR pada Pasal 20 ayat 2 UUD 1945.
 
"Mengamanatkan bahwa setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bamsoet mengatakan penundaan terhadap RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dilakukan agar DPR dan pemerintah punya banyak waktu untuk mengkaji ulang, dan menyosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi diharapkan terjadi secara masif agar masyarakat lebih paham.
 
Sedangkan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan di tingkat I. Dua RUU tersebut belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.
 
"Karena ditunda, DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik," ujarnya.
 
Bamsoet menekankan, penyusunan RKUHP melibatkan profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, lembaga swadaya, dan organisasi kemasyarakatan. Keberadaan pasal per pasal yang dirumuskan diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan di masyarakat.
 
"Pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak tahun 1963 sudah melewati masa tujuh kepemimpinan Presiden dengan 19 menteri hukum dan ham. Kita sebenarnya sudah berada diujung," kata Bamsoet.
 
Bamsoet menilai dinamika yang muncul di masyarakat soal RKUHP akibat kurangnya sosialisasi. Meskipun, klaim Bamsoet, Komisi III telah menampung aspirasi banyak pihak.
 
"Memang tidak semua aspirasi bisa diterima, karena itu kita libatkan berbagai profesor hukum dengan berbagai kepakaran untuk meramu formulasi terbaik," tutur Bamsoet.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif