Jakarta: Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta pemerintah memprioritaskan pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi. UU tersebut akan dibahas anggota DPR periode 2019-2024.
"Saya sudah tanda tangan dua kali rancangannya karena (masuk) Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2019. Ada perhatian, jadi otomatis masuk ke tahun selanjutnya," kata Rudiantara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.
Rudiantara senang digantikan Johnny G. Plate, yang berasal dari partai politik. Dia yakin Johnny bisa mendorong pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi. Apalagi, Johnny tahu seluk beluk pembahasan UU di Parlemen.
Johnny menyadari kendala perlindungan data pribadi ada pada payung hukum. Dia akan mengadakan konsolidasi politik agar pengesahan UU dipercepat.
"Kita akan mengadakan focus group discussion (FGD) dengan semua stakeholder untuk melihat apakah ada celah di UU ini. Kalau sudah lengkap, kita dorong Parlemen mempercepat," ujar Johnny.
Politikus NasDem itu juga akan melibatkan masyarakat secara aktif supaya tidak menimbulkan protes ketika mencapai proses akhir. Masyarakat juga diminta mengikuti proses pengesahan UU tersebut.
"Jika ini berhasil (cepat dan melibatkan masyarakat), paling tidak ini new branding Parlemen untuk masyarakat, image baru Parlemen," ucap dia.
Jakarta: Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta pemerintah memprioritaskan pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi. UU tersebut akan dibahas anggota DPR periode 2019-2024.
"Saya sudah tanda tangan dua kali rancangannya karena (masuk) Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2019. Ada perhatian, jadi otomatis masuk ke tahun selanjutnya," kata Rudiantara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.
Rudiantara senang digantikan Johnny G. Plate, yang berasal dari partai politik. Dia yakin Johnny bisa mendorong pengesahan
UU Perlindungan Data Pribadi. Apalagi, Johnny tahu seluk beluk pembahasan UU di Parlemen.
Johnny menyadari kendala perlindungan data pribadi ada pada payung hukum. Dia akan mengadakan konsolidasi politik agar pengesahan UU dipercepat.
"Kita akan mengadakan
focus group discussion (FGD) dengan semua
stakeholder untuk melihat apakah ada celah di UU ini. Kalau sudah lengkap, kita dorong Parlemen mempercepat," ujar Johnny.
Politikus NasDem itu juga akan melibatkan masyarakat secara aktif supaya tidak menimbulkan protes ketika mencapai proses akhir. Masyarakat juga diminta mengikuti proses pengesahan UU tersebut.
"Jika ini berhasil (cepat dan melibatkan masyarakat), paling tidak ini
new branding Parlemen untuk masyarakat,
image baru Parlemen," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
