DPR Diminta Dorong 4 Isu Krusial ke Komjen Listyo

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi III DPR mendalami empat isu krusial kepada calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Listyo menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR, Jakarta Pusat. "Pertama, pendalaman terkait reformasi di tubuh kepolisian. Hal ini penting, sebab, selama ini agenda reformasi kepolisian yang kerap diusung oleh Kapolri terasa berjalan di tempat," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021. Kedua, membangun relasi dan sinergi dengan penegak hukum lain. Khususnya agenda pemberantasan korupsi. Menurut Kurnia, kepolisian kerap kali mengedepankan ego sektoral tatkala menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan oknum internal Korps Bhayangkara. "Misalnya, dalam perkara korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) atau pun penerbitan surat palsu Joko S Tjandra," ujar Kurnia Ketiga, peta jalan pembenahan integritas anggota kepolisian. Ini penting didalami anggota dewan. Sebab, kepolisian selama ini selalu menempati peringkat bawah atas kepercayaan publik dalam komitmen pemberantasan korupsi. "Temuan Global Corruption Barometer 2020 dapat dijadikan acuan, kepolisian berada pada lima besar institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik," kata dia. Baca: Komjen Listyo Diminta Bereskan Persoalan 'Penumpukan' Jenderal DPR juga diminta dapat menggali lebih jauh konsep pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang ditawarkan Listyo. Calon Kapolri, kata dia, dari segi pencegahan harus mampu menjelaskan perihal ketertiban dan memastikan kebenaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) anggota kepolisian. "Sedangkan penindakan, rasanya penting untuk menantang calon Kapolri agar berani membentuk tim satuan tugas yang hanya akan fokus pada penyelidikan dan penyidikan di tubuh kepolisian sendiri," ucapnya. Isu Keempat, komitmen penuntasan perkara besar dan membantu kerja pemberantasan korupsi. Kurnia mendorong DPR menanyakan kepada Listyo terkait pengungkapan ulang perkara penyiraman air keras terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Dia memandang dua Kapolri sebelumnya gagal dalam mengungkap aktor, motif, serta pelaku intelektual peristiwa tersebut. Kurnia juga meminta DPR dapat mendesak agar calon Kapolri membantu kerja pemberantasan korupsi, salah satunya pencarian buronan kasus rasuah. "ICW juga mengimbau kepada anggota Komisi III DPR RI atau pun partai politik tertentu agar tidak melakukan lobi politik kepada calon Kapolri. Jika itu terjadi, maka dapat berdampak buruk bagi independensi kepolisian di masa yang akan datang," ujar dia.