Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memberi pesan khusus kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ayah dan anak itu diminta berhenti menuding pemerintah terlibat Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).
"Tolong Pak SBY dan AHY, jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini," kata Yasonna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Baca: Mayoritas Peserta KLB Demokrat Disebut Tidak Memiliki Hak Suara
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan eksekutif tidak ikut campur. Sebab, polemik Demokrat dan KLB merupakan permasalahan internal partai.
"Jangan main serang serang yang tidak ada dasarnya," ungkap Yasonna.
Dia menyampaikan respons pemerintah baru dikeluarkan setelah memeriksa laporan penyelenggaraan KLB. Hingga saat ini, penyelenggara belum menyerahkan hasil kegiatan yang menobatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko itu sebagai Ketum Demokrat.
Yasonna menegaskan pemerintah bakal objektif menetapkan status KLB tersebut. Penilaian bakal ditentukan sesuai ketentuan.
"Kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Yasonna.
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (
Menkumham) Yasonna Laoly memberi pesan khusus kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum (Ketum)
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ayah dan anak itu diminta berhenti menuding pemerintah terlibat Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).
"Tolong Pak SBY dan AHY, jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini," kata Yasonna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Baca: Mayoritas Peserta KLB Demokrat Disebut Tidak Memiliki Hak Suara
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan eksekutif tidak ikut campur. Sebab, polemik Demokrat dan KLB merupakan permasalahan internal partai.
"Jangan main serang serang yang tidak ada dasarnya," ungkap Yasonna.
Dia menyampaikan respons pemerintah baru dikeluarkan setelah memeriksa laporan penyelenggaraan
KLB. Hingga saat ini, penyelenggara belum menyerahkan hasil kegiatan yang menobatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko itu sebagai Ketum Demokrat.
Yasonna menegaskan pemerintah bakal objektif menetapkan status KLB tersebut. Penilaian bakal ditentukan sesuai ketentuan.
"Kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Yasonna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
