Pemerintah Tegaskan Tak Berkompromi dengan KKB di Papua

Jakarta: Pemerintah menegaskan tak akan berkompromi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang belakangan kembali melancarkan aksinya. KBB dinilai telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan penembakan terhadap warga sipil di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. "Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Februari 2021. Penembakan terhadap warga di Distrik Sugapa pada Senin, 8 Februari 2021. Warga pun mengungsi lantaran khawatir aksi kekerasan susulan. Jaleswari mengatakan KKB diduga sudah beberapa kali melancarkan 'serangan' di Intan Jaya sejak awal 2021. KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban. Mereka juga mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten. "Aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya," ucapnya. Roda pemerintahan di Pemkab Intan Jaya juga terganggu atas aksi itu. Bupati dan jajarannya mengungsi bekerja dari Nabire. Pemprov Papua saat ini meminta bupati dan jajaran kembali bekerja di wilayahnya. Baca: Lagi, KKB Tembak Warga di Intan Jaya Jaleswari mengatakan pemerintah pusat memercayakan kepada Pemprov Papua untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari Kabupaten Intan Jaya. Pemerintah provinsi diharapkan berkoordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat. "Peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten, termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan," ucapnya. Jaleswari menyatakan masalah di Intan Jaya spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya. Dia menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah yang luas dengan permasalahan yang berbeda-beda. Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, pemerintah berjanji terus meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan. Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," ujarnya.