Jakarta: Strategi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak investor lokal menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diapresiasi. Sugianto Kusuma alias Aguan melalui perusahaan pengembang Agung Sedayu Group memimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN.
Dari konsorsium PMDN itu diperkirakan nilai investasi yang masuk ke IKN menelan biaya sekitar Rp30-Rp40 triliun, yang rencananya mulai melakukan groundbreaking pada September 2023.
Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Sarmuji mengatakan salah satu cara menarik investor asing untuk berinvestasi di IKN adalah memberikan bukti nyata pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan lainnya tengah dikerjakan pemerintah.
“Investor apalagi investor asing itu nyaris tidak mungkin mau melakukan atau memberikan investasi dasar seperti jalan, pelabuhan, itu di mana-mana begitu, jari pemerintah itu harus berinvestasi di infrastruktur dasar ini,” kata Sarmuji kepada wartawan, Sabtu, 19 Agustus 2023.
Setelah infrastruktur dasar telah dibangun pemerintah, dia meyakini para investor akan berbondong-bondong datang berinvestasi di IKN.
Politikus Partai Golkar itu menilai investor tidak berani menanam investasi di satu wilayah kalau belum ada bukti pembangunan, khususnya pembangunan dasar.
“Nanti kalau infrastruktur dasarnya sudah baik, akan banyak investor yang mau masuk. Tapi kalau infrastruktur dasarnya enggak ada, siapa yang mau yakin kalau IKN itu mau diseriusin. Tapi nanti seiring adanya infrastruktur dasar, hampir bisa dipastikan investor akan masuk. Kenapa? Itu berarti negara ini serius mau membangun IKN,” ucap dia.
Sarmuji menyampaikan para investor tidak akan ragu menanamkan investasinya dengan melihat prospek IKN yang cukup menjanjikan di masa depan. Apalagi, pemerintah secara serius memindahkan dan mempersiapkan ibu kota baru dengan matang.
“Dan orang mau naruh duitnya di IKN juga harus ada kepastian kan, kalau enggak ada kan siapa yang mau juga. Kalau nanti serius dan lengkap, investor yakin pemerintah serius mau memindahkan ibu kota, baru berharap orang untuk masuk. Itu aja logika dasarnya,” ujar dia.
Menteri Bahlil sebelumnya menyampaikan pemerintah menargetkan dana pembangunan IKN sebesar Rp500-Rp600 triliun. Pembangunan ini akan dikerjakan secara optimal, karena tujuan pemerintah adalah menjadikan IKN representasi kota masa depan di Indonesia. Untuk itu, pembangunan IKN butuh dana besar.
Sarmuji mendukung target pemerintah soal dana pembangunan IKN sebesar Rp500-Rp600 triliun, karena pembangunan ibu kota baru butuh dana besar. Apalagi, pembangunan itu dimulai dari awal dan dirancang sebagai kota masa depan di Indonesia.
“Ya membangun, memang membangun ibu kota baru membutuhkan dana besar, apalagi ibu kota baru yang dirancang sedemikian canggih dan itu lebih besar, untuk melihara lalu lintas mudik aja butuh dana besar, memperbaiki saja apalagi membangun ibu kota baru,” jelas dia.
Sarmuji yakin pemerintah mampu menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar dalam waktu satu tahun, dan bisa digunakan pada tahun depan.
“Kalau dalam satu tahun pasti enggak lah, tapi kalau ada wujudnya pasti berlipat ganda. Iya tergantung fungsinya, kalau fungsinya 100 persen ya enggak, tapi kalau hanya secara simbolik kita bisa meninjau di situ, bisa upacara di situ, itu mungkin bisa,” ungkap dia.
Di samping itu, Sarmuji meminta pemerintah tetap fokus membangun infrastruktur dasar di IKN sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun ibu kota negara baru. Sarmuji menyarankan pemerintah tidak perlu menanggapi kritik publik soal progres pembangunan IKN dengan sanggahan, tetapi ditanggapi dengan bukti pembangunan yang nyata.
“Tapi kalau disuruh semua sesuai marketnya ya enggak lah. Membangun IKN itu di mana-mana butuh waktu bertahun-tahun, enggak mungkin satu atau dua tahun, kan kita (pemerintah) bukan Bandung Bondowoso, jadi yang wajar-wajar saja,” ujar dia.
Jakarta: Strategi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Bahlil Lahadalia mengajak
investor lokal menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diapresiasi. Sugianto Kusuma alias Aguan melalui perusahaan pengembang Agung Sedayu Group memimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di
IKN.
Dari konsorsium PMDN itu diperkirakan nilai investasi yang masuk ke IKN menelan biaya sekitar Rp30-Rp40 triliun, yang rencananya mulai melakukan
groundbreaking pada September 2023.
Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Sarmuji mengatakan salah satu cara menarik investor asing untuk berinvestasi di IKN adalah memberikan bukti nyata pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan lainnya tengah dikerjakan pemerintah.
“Investor apalagi investor asing itu nyaris tidak mungkin mau melakukan atau memberikan investasi dasar seperti jalan, pelabuhan, itu di mana-mana begitu, jari pemerintah itu harus berinvestasi di infrastruktur dasar ini,” kata Sarmuji kepada wartawan, Sabtu, 19 Agustus 2023.
Setelah infrastruktur dasar telah dibangun pemerintah, dia meyakini para investor akan berbondong-bondong datang berinvestasi di IKN.
Politikus Partai Golkar itu menilai investor tidak berani menanam investasi di satu wilayah kalau belum ada bukti pembangunan, khususnya pembangunan dasar.
“Nanti kalau infrastruktur dasarnya sudah baik, akan banyak investor yang mau masuk. Tapi kalau infrastruktur dasarnya enggak ada, siapa yang mau yakin kalau IKN itu mau diseriusin. Tapi nanti seiring adanya infrastruktur dasar, hampir bisa dipastikan investor akan masuk. Kenapa? Itu berarti negara ini serius mau membangun IKN,” ucap dia.
Sarmuji menyampaikan para investor tidak akan ragu menanamkan investasinya dengan melihat prospek IKN yang cukup menjanjikan di masa depan. Apalagi, pemerintah secara serius memindahkan dan mempersiapkan ibu kota baru dengan matang.
“Dan orang mau naruh duitnya di IKN juga harus ada kepastian kan, kalau enggak ada kan siapa yang mau juga. Kalau nanti serius dan lengkap, investor yakin pemerintah serius mau memindahkan ibu kota, baru berharap orang untuk masuk. Itu aja logika dasarnya,” ujar dia.
Menteri Bahlil sebelumnya menyampaikan pemerintah menargetkan dana pembangunan IKN sebesar Rp500-Rp600 triliun. Pembangunan ini akan dikerjakan secara optimal, karena tujuan pemerintah adalah menjadikan IKN representasi kota masa depan di Indonesia. Untuk itu, pembangunan IKN butuh dana besar.
Sarmuji mendukung target pemerintah soal dana pembangunan IKN sebesar Rp500-Rp600 triliun, karena pembangunan ibu kota baru butuh dana besar. Apalagi, pembangunan itu dimulai dari awal dan dirancang sebagai kota masa depan di Indonesia.
“Ya membangun, memang membangun ibu kota baru membutuhkan dana besar, apalagi ibu kota baru yang dirancang sedemikian canggih dan itu lebih besar, untuk melihara lalu lintas mudik aja butuh dana besar, memperbaiki saja apalagi membangun ibu kota baru,” jelas dia.
Sarmuji yakin pemerintah mampu menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar dalam waktu satu tahun, dan bisa digunakan pada tahun depan.
“Kalau dalam satu tahun pasti enggak lah, tapi kalau ada wujudnya pasti berlipat ganda. Iya tergantung fungsinya, kalau fungsinya 100 persen ya enggak, tapi kalau hanya secara simbolik kita bisa meninjau di situ, bisa upacara di situ, itu mungkin bisa,” ungkap dia.
Di samping itu, Sarmuji meminta pemerintah tetap fokus membangun infrastruktur dasar di IKN sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun ibu kota negara baru. Sarmuji menyarankan pemerintah tidak perlu menanggapi kritik publik soal progres pembangunan IKN dengan sanggahan, tetapi ditanggapi dengan bukti pembangunan yang nyata.
“Tapi kalau disuruh semua sesuai marketnya ya enggak lah. Membangun IKN itu di mana-mana butuh waktu bertahun-tahun, enggak mungkin satu atau dua tahun, kan kita (pemerintah) bukan Bandung Bondowoso, jadi yang wajar-wajar saja,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
