Jakarta: Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengkritisi vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan dua terdakwa kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Putusan itu dinilai menciderai rasa keadilan.
"Saya anggap putusan ini sama sekali tidak menyentuh substansi soal keberpihakan negara pada warga negaranya. Putusan ini melukai keadilan masyarakat sepak bola," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023.
Sebagai produk hukum, putusan majelis hakim tersebut memang tetap harus dihormati. Komisi III DPR mendukung langkah banding jaksa penuntut umum.
Hari ini, kata Hinca, Komisi III DPR akan menanyakan pada pemerintah terkait akuntabilitas putusan tersebut dalam rapat bersama Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy dan PSSI. Agenda utama rapat tersebut sejatinya membahas soal pertimbangan naturalisasi pemain sepak bola.
"Urusan sepak bola bukan urusan siapa menjadi warga negara kita, tapi keberpihakan negara kepada warga negara yang korbannya banyak," ungkap dia.
Hinca menilai negara kurang serius dalam menuntaskan kasus kerusuhan di Kanjuruhan. Ia mempertanyakan hasil kerja tim yang sempat dibentuk pemerintah dalam menangani Tragedi Kanjuruhan.
PN Surabaya memvonis bebas dua terdakwa tragedi Kanjuruhan. Keduanya yakni mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Mereka divonis bebas atas tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 135 orang. (MGN/Marselina Tabita Tumundo)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengkritisi vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan dua terdakwa kasus tragedi di
Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Putusan itu dinilai menciderai rasa keadilan.
"Saya anggap putusan ini sama sekali tidak menyentuh substansi soal keberpihakan negara pada warga negaranya. Putusan ini melukai keadilan masyarakat sepak bola," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023.
Sebagai produk hukum, putusan majelis hakim tersebut memang tetap harus dihormati. Komisi III DPR mendukung langkah banding jaksa penuntut umum.
Hari ini, kata Hinca, Komisi III
DPR akan menanyakan pada pemerintah terkait akuntabilitas putusan tersebut dalam rapat bersama Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy dan PSSI. Agenda utama rapat tersebut sejatinya membahas soal pertimbangan naturalisasi pemain sepak bola.
"Urusan sepak bola bukan urusan siapa menjadi warga negara kita, tapi keberpihakan negara kepada warga negara yang korbannya banyak," ungkap dia.
Hinca menilai negara kurang serius dalam menuntaskan kasus kerusuhan di Kanjuruhan. Ia mempertanyakan hasil kerja tim yang sempat dibentuk pemerintah dalam menangani Tragedi Kanjuruhan.
PN Surabaya memvonis bebas dua terdakwa
tragedi Kanjuruhan. Keduanya yakni mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Mereka divonis bebas atas tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 135 orang.
(MGN/Marselina Tabita Tumundo)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
