PAN Tegaskan Koalisi Besar Tak Berhubungan dengan Kesehatan Demokrasi

Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan rencana pembentukan koalisi besar bukan untuk merusak demokrasi Indonesia. Koalisi menjadi upaya bagi sejumlah partai politik (parpol) dalam memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dari perolehan suara nasional. "Kalau soal kesehatan demokrasi itu berkaitan dengan proses dan praktik kehidupan pemerintahan. Jadi ini seperti jaka sembung naik ojeg. Tidak nyambung jek," ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Medcom.id, Minggu, 9 April 2023.  Viva menjelaskan perlu gerakan gotong royong dengan menyatukan kekuatan politik untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Dia memastikan partainya siap sebagai motor penggerak koalisi kebangsaan di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Kami terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik agar koalisi kebangsaan ini dapat terwujud dan paslon yang diusung dapat memenangi Pemilu Presiden 2024," jelas dia.  Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Fikri Yasin. Fikri menjelaskan pembentukan koalisi besar tidak bisa dianggap mencederai demokrasi Indonesia. Pandangan tersebut dinilai akibat tidak bisa melihat esensi demokrasi yang sebenarnya.   "Jadi kalau ada yg melihat koalisi besar itu tidak bagus bagi demokrasi rasanya pandangan tersebut pasti dangkal," terang Fikri.   Koalisi besar dalam konteks politik Indonesia belakangan ini merujuk penggabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB, sedangkan anggota KIB adalah Partai Golkar, PAN, serta PPP. Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai pragmatis. Selain bertujuan memenangkan kontestasi pesta demokrasi, koalisi besar dinilai mencederai demokrasi dan memperkeruh polaritas di tengah masyarakat. "Kalau saya kok enggak tertarik. Untuk apa dibentuk koalisi besar? Karena nanti setelah presiden terpilih itu akan dibangun koalisi kedua," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam acara Polemik Trijaya bertajuk Teka-teki Koalisi, Sabtu, 8 April 2023. Dia menyayangkan jika ada aktor di balik pembentukan koalisi besar partai politik yang ujungnya mempertemukan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan mempertajam keterbelahan publik. Apalagi, dua edisi pemilihan presiden sebelumnya juga hanya diikuti dua calon. "Menurut saya kita kok enggak mau belajar dari peristiwa masa lalu. Itu yang menimbulkan politik identisas, keterbelahan publik, merusak tenun kebangsaan," jelas dia. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id