Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung terbentuknya Forum Mujadalah Kiai Kampung. Forum tersebut menjadi penghubung komunikasi kaum ulama dan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di desa-desa.
Wapres Ma'ruf mengatakan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, memiliki korelasi yang erat dengan urusan syariat Islam dan kenegaraan.
“Menurut fiqih, masalah yang dihadapi masyarakat itu fardhu kifayah, di mana di antara fardhu kifayah itu, yaitu menghilangkan dharar atau permasalahan yang dihadapi umat manusia yang memiliki kehormatan, baik untuk muslim maupun non-muslim,” kata Wapres Ma'ruf saat menerima audiensi Pengurus Mujadalah Kiai Kampung di Kediaman Resmi Wapres, Jl Diponegoro No 2, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024.
Oleh sebab itu, lanjut Wapres, tepat apabila para kiai kampung turut menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah, khususnya melalui forum Mujadalah Kiai Kampung.
Menurut dia, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara umum merupakan tanggung jawab pemerintah. “Orang miskin, orang terlantar, dan sebagainya ini memang menjadi tanggungjawab negara,” ujar dia.
Wapres juga mengharapkan Forum Mujadalah Kiai Kampung terus menyuarakan gerakan keberpihakan dalam rangka membangun masyarakat kecil.
“Tapi gerakannya jangan hanya sekali pertemuan sudah selesai. Bagaimana itu keberlanjutannya, atau kontinuitasnya,” ujar dia.
Sebagai contoh, sebut Wapres, pemerintah saat ini menggalakkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Termasuk melalui pengembangan UMKM, hilirisasi produk pangan, penumbuhan pemasok produk pertanian, pemanfaatan lahan-lahan tidur, serta pelibatan pondok pesantren.
“Hal ini memang harus didukung dengan ide-ide dan ada gerakan [seperti dari Mujadalah Kiai Kampung] sehingga nanti pemerintahan-pemerintahan berikutnya juga terus ada keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat kecil,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Harian Mujadalah Kiai Kampung, Wahyu Muryadi melaporkan Mujadalah Kiai Kampung baru saja menggelar acara pertemuan di Kastil Atamimi Palace, Malang, Jawa Timur, pada 18 November 2023.
Pada pertemuan yang dihadiri sekitar 300 kiai kampung dari seluruh Indonesia itu, membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di pedesaan.
“Kenapa muncul istilah kiai kampung karena memang kami menganggap merekalah yang paling tahu realitas dan problem sosial di sekitarnya,” kata dia.
Wahyu mengatakan acara Mujadalah Kiai Kampung juga dilatarbelakangi keprihatinan terhadap para kiai kampung yang kehidupannya dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di perdesaan, itu yang sangat mendasar sekali menyangkut hajat hidup mereka, bahkan untuk makan, papan, sandang, pangan itu agak susah, itu masih terjadi,” kata dia.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma’ruf Amin mendukung terbentuknya Forum Mujadalah Kiai Kampung. Forum tersebut menjadi penghubung komunikasi kaum
ulama dan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di desa-desa.
Wapres Ma'ruf mengatakan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, memiliki korelasi yang erat dengan urusan syariat Islam dan kenegaraan.
“Menurut fiqih, masalah yang dihadapi masyarakat itu fardhu kifayah, di mana di antara fardhu kifayah itu, yaitu menghilangkan dharar atau permasalahan yang dihadapi umat manusia yang memiliki kehormatan, baik untuk muslim maupun non-muslim,” kata Wapres Ma'ruf saat menerima audiensi Pengurus Mujadalah Kiai Kampung di Kediaman Resmi Wapres, Jl Diponegoro No 2, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024.
Oleh sebab itu, lanjut Wapres, tepat apabila para kiai kampung turut menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah, khususnya melalui forum Mujadalah Kiai Kampung.
Menurut dia, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara umum merupakan tanggung jawab pemerintah. “Orang miskin, orang terlantar, dan sebagainya ini memang menjadi tanggungjawab negara,” ujar dia.
Wapres juga mengharapkan Forum Mujadalah Kiai Kampung terus menyuarakan gerakan keberpihakan dalam rangka membangun masyarakat kecil.
“Tapi gerakannya jangan hanya sekali pertemuan sudah selesai. Bagaimana itu keberlanjutannya, atau kontinuitasnya,” ujar dia.
Sebagai contoh, sebut Wapres, pemerintah saat ini menggalakkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Termasuk melalui pengembangan UMKM, hilirisasi produk pangan, penumbuhan pemasok produk pertanian, pemanfaatan lahan-lahan tidur, serta pelibatan pondok pesantren.
“Hal ini memang harus didukung dengan ide-ide dan ada gerakan [seperti dari Mujadalah Kiai Kampung] sehingga nanti pemerintahan-pemerintahan berikutnya juga terus ada keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat kecil,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Harian Mujadalah Kiai Kampung, Wahyu Muryadi melaporkan Mujadalah Kiai Kampung baru saja menggelar acara pertemuan di Kastil Atamimi Palace, Malang, Jawa Timur, pada 18 November 2023.
Pada pertemuan yang dihadiri sekitar 300 kiai kampung dari seluruh Indonesia itu, membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di pedesaan.
“Kenapa muncul istilah kiai kampung karena memang kami menganggap merekalah yang paling tahu realitas dan problem sosial di sekitarnya,” kata dia.
Wahyu mengatakan acara Mujadalah Kiai Kampung juga dilatarbelakangi keprihatinan terhadap para kiai kampung yang kehidupannya dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di perdesaan, itu yang sangat mendasar sekali menyangkut hajat hidup mereka, bahkan untuk makan, papan, sandang, pangan itu agak susah, itu masih terjadi,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
