medcom.id, Jakarta: Persatuan Alumni (PA) GMNI mengusulkan manifesto politik kepada pemerintah. Manifesto politik tersebut sebagai peta jalan dalam mengimplementasikan jalan Trisakti menuju tatanan masyarakat pancasila.
"Mengingat begitu fundamental dan strategisnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam praksis kehidupan dan kelangsungan berbangsa dan bernegara," kata anggota Steering Committee Kongres III GMNI Andreas Pareira saat membacakan isi manifesto di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (8/8/2015) malam.
PA GMNI, lanjutnya, mengusulkan agar pemerintah negara RI untuk menetapkan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 untuk melengkapi Surat Keputusan Presiden No.18 Tahun 2008, tentang Penetapan Tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi," imbuhnya.
Manifesto politik tersebut dibacakan sebelum Kongres III Persatuan Alumni GMNI ditutup. "Mengusulkan pembentukan Komisi Ideologi Nasional sebagai suatu terobosan politik dalam merespon situasi krisis ideologis, infiltrasi dan penetrasi nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi negara," sambungnya.
Dia mengatakan komisi ideologi nasional bertugas mengawal pelaksanaan Revolusi Mental, untuk membangun watak dan karakter negara, watak dan karakter rakyatnya agar sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Penataan politik dan kepartaian dengan memperkuat pelembagaan permusyawaratan dalam perwakilan sebagai mekanisme pembentukan kekuasaan, dengan menekankan prinsip keterwakilan kepentingan rakyat dalam agenda-agenda kekuasaan.
Mendorong Indonesia aktif dalam isu-isu global, terutama di kawasan Asia Pasifik dalam kapasitas sebagai negara yang berkepentingan secara langsung terhadap stabilitas keamanan. Seperti sengketa wilayah dan perbatasan, pemanfaatan sumber daya alam dan jalur perdagangan maupun militer guna menjamin kepentingan nasional Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang di kawasan Asia Pasifik.
Dia mengatakan selain itu juga merekomendasikan pemberlakuan otonomi khusus bagi wilayah perbatasan dengan memperluas akses dan kewenangan pemerintah pusat. Hal tersebut guna mengakselerasi pembangunan perbatasan dalam dimensi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Mendukung langkah penguatan peran negara atas seluruh urusan yang menyangkut hal-hal strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan vital bagi eksistensi negara bangsa, baik sebagai regulator maupun aktor.
Hal-hal strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak mencakup sumber daya energi, mineral dan pertambangan, sumber daya air, sumber daya kelautan, pendidikan, keuangan dan perbankan, alutsista, dan telekomunikasi, serta berbagai sektor strategis lainnya yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan sepenuh-sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Berbagai kontrak kerjasama antara negara dan modal asing harus diletakan dalam prinsip yang mutualistik dan adil, mendukung kemandirian ekonomi dan memperkuat kedaulatan nasional. Mendukung agar negara tidak boleh abai dalam melindungi kepentingan publik dari keganasan pasar bebas akibat keserakahan perilaku kapitalistik.
"Mendukung penganugerahan gelar pahlawan nasional pada tokoh-tokoh nasionalis-sukarnois, yaitu Ali Sastroamijoyo, Iskak Cokro Hadisuryo, Soenario, dan Suwiryo, yang karena pengabdian dan jasanya telah turut serta mengembangkan ajaran Bung Karno dan berkontribusi dalam perjuangan kebangsaan membangun negara bangsa," lanjut Andreas.
medcom.id, Jakarta: Persatuan Alumni (PA) GMNI mengusulkan manifesto politik kepada pemerintah. Manifesto politik tersebut sebagai peta jalan dalam mengimplementasikan jalan Trisakti menuju tatanan masyarakat pancasila.
"Mengingat begitu fundamental dan strategisnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam praksis kehidupan dan kelangsungan berbangsa dan bernegara," kata anggota
Steering Committee Kongres III GMNI Andreas Pareira saat membacakan isi manifesto di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (8/8/2015) malam.
PA GMNI, lanjutnya, mengusulkan agar pemerintah negara RI untuk menetapkan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 untuk melengkapi Surat Keputusan Presiden No.18 Tahun 2008, tentang Penetapan Tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi," imbuhnya.
Manifesto politik tersebut dibacakan sebelum Kongres III Persatuan Alumni GMNI ditutup. "Mengusulkan pembentukan Komisi Ideologi Nasional sebagai suatu terobosan politik dalam merespon situasi krisis ideologis, infiltrasi dan penetrasi nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi negara," sambungnya.
Dia mengatakan komisi ideologi nasional bertugas mengawal pelaksanaan Revolusi Mental, untuk membangun watak dan karakter negara, watak dan karakter rakyatnya agar sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Penataan politik dan kepartaian dengan memperkuat pelembagaan permusyawaratan dalam perwakilan sebagai mekanisme pembentukan kekuasaan, dengan menekankan prinsip keterwakilan kepentingan rakyat dalam agenda-agenda kekuasaan.
Mendorong Indonesia aktif dalam isu-isu global, terutama di kawasan Asia Pasifik dalam kapasitas sebagai negara yang berkepentingan secara langsung terhadap stabilitas keamanan. Seperti sengketa wilayah dan perbatasan, pemanfaatan sumber daya alam dan jalur perdagangan maupun militer guna menjamin kepentingan nasional Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang di kawasan Asia Pasifik.
Dia mengatakan selain itu juga merekomendasikan pemberlakuan otonomi khusus bagi wilayah perbatasan dengan memperluas akses dan kewenangan pemerintah pusat. Hal tersebut guna mengakselerasi pembangunan perbatasan dalam dimensi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Mendukung langkah penguatan peran negara atas seluruh urusan yang menyangkut hal-hal strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan vital bagi eksistensi negara bangsa, baik sebagai regulator maupun aktor.
Hal-hal strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak mencakup sumber daya energi, mineral dan pertambangan, sumber daya air, sumber daya kelautan, pendidikan, keuangan dan perbankan, alutsista, dan telekomunikasi, serta berbagai sektor strategis lainnya yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan sepenuh-sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Berbagai kontrak kerjasama antara negara dan modal asing harus diletakan dalam prinsip yang mutualistik dan adil, mendukung kemandirian ekonomi dan memperkuat kedaulatan nasional. Mendukung agar negara tidak boleh abai dalam melindungi kepentingan publik dari keganasan pasar bebas akibat keserakahan perilaku kapitalistik.
"Mendukung penganugerahan gelar pahlawan nasional pada tokoh-tokoh nasionalis-sukarnois, yaitu Ali Sastroamijoyo, Iskak Cokro Hadisuryo, Soenario, dan Suwiryo, yang karena pengabdian dan jasanya telah turut serta mengembangkan ajaran Bung Karno dan berkontribusi dalam perjuangan kebangsaan membangun negara bangsa," lanjut Andreas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
