medcom.id, Jakarta: DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik.
"Fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional," demikian pidato Presiden Joko Widodo di depan Sidang Tahunan MPR, di komplek MPR-RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Jokowi mengatakan, pelaksanaan fungsi anggaran DPR senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari. "Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien," kata Jokowi.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Presiden, DPD telah bekerja dengan baik menyalurkan aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah. Sehingga, postur APBN semakin berpihak ke daerah.
"Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah," ujar Presiden.
DPD, menurut Presiden, juga turut menginisiasi lahirnya beberapa undang-undang. Seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015," kata Joko Widodo.
Langkah aktif DPD dalam mendorong kerja sama bilateral dan multilateral juga mendapat apresiasi Presiden. Presiden berharap agar semua lembaga negara dapat bersatu padu dan kompak untuk tujuan kesejahteraan rakyat.
medcom.id, Jakarta: DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme
checks and
balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik.
"Fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional," demikian pidato Presiden Joko Widodo di depan Sidang Tahunan MPR, di komplek MPR-RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Jokowi mengatakan, pelaksanaan fungsi anggaran DPR senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari. "Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien," kata Jokowi.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Presiden, DPD telah bekerja dengan baik menyalurkan aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah. Sehingga, postur APBN semakin berpihak ke daerah.
"Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah," ujar Presiden.
DPD, menurut Presiden, juga turut menginisiasi lahirnya beberapa undang-undang. Seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015," kata Joko Widodo.
Langkah aktif DPD dalam mendorong kerja sama bilateral dan multilateral juga mendapat apresiasi Presiden. Presiden berharap agar semua lembaga negara dapat bersatu padu dan kompak untuk tujuan kesejahteraan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
