medcom.id, Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai telah menempuh terobosan yang brilian terkait masalah yang menyelimuti KPK dan Polri.
"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu brilian, menunjukkan seorang negarawan. Walau terkesan lama tetapi itu jalan tengah yang tepat dan baik," kata praktisi hukum Ardy Mbalembout melalui rilisnya kepada pers di Jakarta, Kamis (19/2/2015).
Ia mengapresiasi langkah Jokowi membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kapolri dan mengangkat Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri.
Presiden juga mengangkat tiga nama baru yaitu Guru Besar Hukum UI Indiarto Seno Aji, Juru Bicara KPK Johan Budi, dan mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki sebagai pimpinan KPK baru.
Pada saat yang sama, karena terjadi masalah hukum terhadap dua pimpinan KPK, Presiden telah mengeluarkan Keppres memberhentikan sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Ardy yang juga Ketua Bidang Advokasi DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini berharap jalan tengah Jokowi itu dapat meredakan friksi antara KPK dan Polri serta dapat meningkatkan kepercayaan kedua lembaga penegak hukum tersebut.
"Jadi marilah kita sebagai anak bangsa semua berhenti tidak saling menjegal. Sebab kalau kita terus konflik yang diuntungkan para koruptor ," tegas Ardy yang juga Ketua Umum DPD KAI Jakarta.
Ardy menilai Badrodin Haiti adalah sosok yang cukup tegas dengan harapan dapat mengembalikan citra Polri lebih baik ke depan. Begitupun, tiga orang Plt KPK merupakan perpaduan orang muda dan senior yang sudah cukup makan asam garam hukum.
"Taufiqurahman Ruki senior KPK jilid satu yang baik, Johan Budi komunikator KPK yang piawai dan Senoaji Guru Besar Hukum yang berintegritas. Ketiganya kita harap mampu mengangkat KPK yang distigmakan tebang pilih. Sebab itu, ketiganya harus bebas dari intervensi politik dan manuver kepenting politik pribadi," tegasnya.
Dia juga berharap kepada DPR untuk mengutamakan kepentingan lebih besar bagi bangsa dan negara. "Jadi demi bangsa dan meredakan konflik yang terjadi kepentiangan partisan DPR untuk partainya dikubur dulu," tegasnya.
Hemat dia, tantangan global ke depan seperti penegakan hukum dalam negeri memberantas narkoba dengan hukuman mati harus dibela kalangan DPR ditengah sorotan internasional.
"DPR kita minta fokus bersama menghadapi gempuran asing itu menjaga kedaulatan hukum dalam negeri kita
memberantas mafia narkoba," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai telah menempuh terobosan yang brilian terkait masalah yang menyelimuti KPK dan Polri.
"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu brilian, menunjukkan seorang negarawan. Walau terkesan lama tetapi itu jalan tengah yang tepat dan baik," kata praktisi hukum Ardy Mbalembout melalui rilisnya kepada pers di Jakarta, Kamis (19/2/2015).
Ia mengapresiasi langkah Jokowi membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kapolri dan mengangkat Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri.
Presiden juga mengangkat tiga nama baru yaitu Guru Besar Hukum UI Indiarto Seno Aji, Juru Bicara KPK Johan Budi, dan mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki sebagai pimpinan KPK baru.
Pada saat yang sama, karena terjadi masalah hukum terhadap dua pimpinan KPK, Presiden telah mengeluarkan Keppres memberhentikan sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Ardy yang juga Ketua Bidang Advokasi DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini berharap jalan tengah Jokowi itu dapat meredakan friksi antara KPK dan Polri serta dapat meningkatkan kepercayaan kedua lembaga penegak hukum tersebut.
"Jadi marilah kita sebagai anak bangsa semua berhenti tidak saling menjegal. Sebab kalau kita terus konflik yang diuntungkan para koruptor ," tegas Ardy yang juga Ketua Umum DPD KAI Jakarta.
Ardy menilai Badrodin Haiti adalah sosok yang cukup tegas dengan harapan dapat mengembalikan citra Polri lebih baik ke depan. Begitupun, tiga orang Plt KPK merupakan perpaduan orang muda dan senior yang sudah cukup makan asam garam hukum.
"Taufiqurahman Ruki senior KPK jilid satu yang baik, Johan Budi komunikator KPK yang piawai dan Senoaji Guru Besar Hukum yang berintegritas. Ketiganya kita harap mampu mengangkat KPK yang distigmakan tebang pilih. Sebab itu, ketiganya harus bebas dari intervensi politik dan manuver kepenting politik pribadi," tegasnya.
Dia juga berharap kepada DPR untuk mengutamakan kepentingan lebih besar bagi bangsa dan negara. "Jadi demi bangsa dan meredakan konflik yang terjadi kepentiangan partisan DPR untuk partainya dikubur dulu," tegasnya.
Hemat dia, tantangan global ke depan seperti penegakan hukum dalam negeri memberantas narkoba dengan hukuman mati harus dibela kalangan DPR ditengah sorotan internasional.
"DPR kita minta fokus bersama menghadapi gempuran asing itu menjaga kedaulatan hukum dalam negeri kita
memberantas mafia narkoba," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADF)
