medcom.id, Jakarta: Hari ini DPR menggelar rapat paripurna untuk pembacaan pandangan fraksi atas pertanggungjawaban APBN 2014 dan usulan program dana aspirasi. Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PDIP tegas menolak untuk memasukan program ke dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi.
"Tidak akan mengusulkan," tegas Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Menurut Johnny, aneh jika dewan sudah mengusulkan program dana aspirasi karena masih banyak dokumen yang menjadi dasar acuan. Apalagi, DPR terkesan terburu-buru mengumpulkan program yang akan diusulkan ke pemerintah. "Musyawarah rencana pembangunan saja perlu waktu satu tahun," kata dia heran.
Karena alasan benturan dengan tata kelola keuangan negara di pemerintah dan pembagian kewenangan legislatif-eksekutif, NasDem akan menolak dana aspirasi. Bahkan mereka akan bersikap tegas. "Kami akan walkout," tegas anggota Komisi XI DPR ini.
PDIP juga akan menolak untuk mengusulkan program untuk UP2DP. Sebab ada kesan terburu-buru dalam mengumpulkan usulan program dan persiapan dana aspirasi.
"Kita tidak boleh terburu-buru karena harus mengandalkan asas kehati-hatian. Kenapa harus seperti dibur-buru hantu memaksakan 2016?" ujar Ketua DPP PDIP bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno.
"Kami menolak UP2DP dalam format seperti yang sekarang," tambah anggota Komisi XI DPR ini.
PDIP secara resmi telah meminta program dana ini dikaji ulang. Selain mengkaji aturan pengusulan, perlu dilakukan harmonisasi dengan aturan yang lain.
medcom.id, Jakarta: Hari ini DPR menggelar rapat paripurna untuk pembacaan pandangan fraksi atas pertanggungjawaban APBN 2014 dan usulan program dana aspirasi. Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PDIP tegas menolak untuk memasukan program ke dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi.
"Tidak akan mengusulkan," tegas Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Menurut Johnny, aneh jika dewan sudah mengusulkan program dana aspirasi karena masih banyak dokumen yang menjadi dasar acuan. Apalagi, DPR terkesan terburu-buru mengumpulkan program yang akan diusulkan ke pemerintah. "Musyawarah rencana pembangunan saja perlu waktu satu tahun," kata dia heran.
Karena alasan benturan dengan tata kelola keuangan negara di pemerintah dan pembagian kewenangan legislatif-eksekutif, NasDem akan menolak dana aspirasi. Bahkan mereka akan bersikap tegas. "Kami akan walkout," tegas anggota Komisi XI DPR ini.
PDIP juga akan menolak untuk mengusulkan program untuk UP2DP. Sebab ada kesan terburu-buru dalam mengumpulkan usulan program dan persiapan dana aspirasi.
"Kita tidak boleh terburu-buru karena harus mengandalkan asas kehati-hatian. Kenapa harus seperti dibur-buru hantu memaksakan 2016?" ujar Ketua DPP PDIP bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno.
"Kami menolak UP2DP dalam format seperti yang sekarang," tambah anggota Komisi XI DPR ini.
PDIP secara resmi telah meminta program dana ini dikaji ulang. Selain mengkaji aturan pengusulan, perlu dilakukan harmonisasi dengan aturan yang lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
