Jakarta: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada 2022. Penghapusan ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak pandemi covid-19.
“Daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi covid-19. Penghapusan BBM jenis premium secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM jenis premium," kata Syarief melalui keterangan tertulis, Sabtu, 1 Januari 2022.
Politikus Partai Demokrat itu mendukung penerapan bahan bakar ramah lingkungan. Namun, hal itu jangan sampai memberatkan masyarakat.
Menurut anggota Komisi I itu, pemerintah harus memiliki solusi sebelum menghapus premium. Solusi itu harus ada sebelum premium ditiadakan.
“Pemerintah harus memiliki solusi terlebih dahulu terkait BBM, atau pun energi alternatif yang bisa menggantikan premium dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil," ungkap dia.
Baca: Premium Dihapus, Pemerintah Diminta Turunkan Harga Pertalite
Dia meminta pemerintah meninjau kembali wacana penghapusan premium. Selain mencari solusi, wacana penghapusan tersebut harus melalui sosialisasi masif kepada masyarakat.
“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi. Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil, dan menjaga agar daya beli mereka tidak semakin tertekan," ujar dia.
Jakarta: Wakil Ketua
MPR Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis
premium pada 2022. Penghapusan ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak
pandemi covid-19.
“Daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi covid-19. Penghapusan BBM jenis premium secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM jenis premium," kata Syarief melalui keterangan tertulis, Sabtu, 1 Januari 2022.
Politikus Partai Demokrat itu mendukung penerapan bahan bakar ramah lingkungan. Namun, hal itu jangan sampai memberatkan masyarakat.
Menurut anggota Komisi I itu, pemerintah harus memiliki solusi sebelum menghapus premium. Solusi itu harus ada sebelum premium ditiadakan.
“Pemerintah harus memiliki solusi terlebih dahulu terkait BBM, atau pun energi alternatif yang bisa menggantikan premium dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil," ungkap dia.
Baca:
Premium Dihapus, Pemerintah Diminta Turunkan Harga Pertalite
Dia meminta pemerintah meninjau kembali wacana penghapusan premium. Selain mencari solusi, wacana penghapusan tersebut harus melalui sosialisasi masif kepada masyarakat.
“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi. Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil, dan menjaga agar daya beli mereka tidak semakin tertekan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
