Ketua Umum PBNU Harus Kental Berdarah Politik

Jakarta: Pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan dilakukan pada rangkaian Muktamar ke-34 NU di Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah, mulai Rabu, 22 Desember 2021. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai ajang ini harus digunakan untuk memilih ketua umum yang bisa membawa Nahdlatul Ulama (NU) lebih dekat ke politik. "Kalau bagi saya, jangan sampai NU ditarik dari politik. Karena, NU itu yang punya gagasan keislaman dan keindonesiaan yang bisa masuk ke politik," kata Adi dalam program Metro Pagi Primetime, Metro TV, Kamis, 23 Desember 2021. Terdapat dua kandidat kuat calon Ketua Umum PBNU, yaitu KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan KH Said Aqil Siroj atau Kiai Said. Ia menilai dua kandidat itu memiliki garis politik yang berseberangan.  Baca: Presiden kepada NU: Terima Kasih Telah Mengawal Kebangsaan Menurutnya, Kiai Said selalu dikonotasikan untuk membuat NU sangat dekat dengan kekuasaan politik. Sementara, Gus Yahya cenderung menarik NU jauh dari politik.  "NU harus tetap menjadi pelopor terdepan, bagaimana Islam, negara NKRI, dan Pancasila bisa sinergis. Ke depan bagaimana ideologi radikalisme yang harus dibantai," tuturnya. Adi menilai pemilihan ketua umum PBNU mesti dilakukan melalui musyawarah mufakat. Sehingga, langkah ini dapat menjaga ukhuwah islamiyah dan terhindar dari politik uang. (Mentari Puspadini)