Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Masih Didiskusikan

Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Komisi III DPR menyebut pembahasan 14 isu krusial di revisi KUHP belum final. Kedua belah pihak masih mendiskusikan isu krusial tersebut, termasuk pasal penghinaan presiden. "Masih didiskusikan. Didiskusikan itu berarti bisa tetap, bisa berubah, namanya diskusi kan," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. Dia tak ingin menerka-nerka hasil akhir ke-14 isu krusial tersebut. Belum ada keputusan akhir yang disepakati DPR dan pemerintah. "Jangan sampai nanti kita berkesimpulan sebelum didiskusikan," ungkap dia.   Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyampaikan pihaknya musti mendalami hasil kerja pemerintah terkait 14 isu krusial tersebut. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada masa sidang berikutnya. "Kita musti baca dahulu, nanti masa sidang berikutnya kita akan banyak bertemu dengan Wamenkumham," ujar dia.