Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo memastikan pemerintah belum memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat meski angka kasus covid-19 varian Omicron meningkat signifikan. Pasalnya, keterisian tempat tidur, pasokan obat-obatan, dan situasi kesehatan nasional masih bisa dikendalikan dengan baik.
"Data mingguan terakhir menunjukkan meski angka kasus meningkat tinggi, angka keterpakaian rumah sakit masih sangat terkendali. Sehingga, rem darurat belum perlu ditarik," kata Abraham di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa, 8 Februari 2022.
Menurut dia, kesiapan pemerintah menghadapi varian baru covid-19 sudah jauh lebih baik ketimbang ketika menghadapi Delta pada tahun lalu. Negara dan masyarakat sudah memiliki pengalaman untuk menyempurnakan segala hal sehingga kondisi bisa terjaga.
"Pemerintah juga melibatkan para pakar serta mengandalkan data dan kajian ilmiah. Setelah kita kaji, karakteristik keparahan Omicron lebih ringan dari Delta. Pemerintah pun mengambil kebijakan untuk prioritas isoman (isolasi mandiri) atau isoter (isolasi terpusat) bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dan memprioritaskan RS (rumah sakit) bagi lansia atau yang memiliki komorbid," tutur Abraham.
Baca: Kenaikan Level PPKM Jawa-Bali untuk Antisipasi Omicron
Dia memastikan perubahan level PPKM akan disesuaikan dengan asesmen setiap daerah dengan indikator tambahan keterisian tempat tidur rumah sakit dan capaian vaksinasi. Arahan Presiden Joko Widodo dalam ratas evaluasi PPKM pada Senin, 7 Februari 2022, jelas dia, capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan dan protokol kesehatan harus semakin disiplin.
Sementara itu, Abraham menjelaskan terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM). PTM tetap mengikuti level PPKM sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri serta Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Soal PTM tidak ada yang berubah," ujar dia.
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo memastikan pemerintah belum memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat meski angka kasus covid-19 varian
Omicron meningkat signifikan. Pasalnya, keterisian tempat tidur, pasokan obat-obatan, dan situasi kesehatan nasional masih bisa dikendalikan dengan baik.
"Data mingguan terakhir menunjukkan meski angka kasus meningkat tinggi, angka keterpakaian rumah sakit masih sangat terkendali. Sehingga,
rem darurat belum perlu ditarik," kata Abraham di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa, 8 Februari 2022.
Menurut dia, kesiapan pemerintah menghadapi varian baru covid-19 sudah jauh lebih baik ketimbang ketika menghadapi Delta pada tahun lalu. Negara dan masyarakat sudah memiliki pengalaman untuk menyempurnakan segala hal sehingga kondisi bisa terjaga.
"Pemerintah juga melibatkan para pakar serta mengandalkan data dan kajian ilmiah. Setelah kita kaji, karakteristik keparahan Omicron lebih ringan dari Delta. Pemerintah pun mengambil kebijakan untuk prioritas isoman (isolasi mandiri) atau isoter (isolasi terpusat) bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dan memprioritaskan RS (rumah sakit) bagi lansia atau yang memiliki komorbid," tutur Abraham.
Baca:
Kenaikan Level PPKM Jawa-Bali untuk Antisipasi Omicron
Dia memastikan perubahan level PPKM akan disesuaikan dengan asesmen setiap daerah dengan indikator tambahan keterisian tempat tidur rumah sakit dan capaian vaksinasi. Arahan Presiden Joko Widodo dalam ratas evaluasi PPKM pada Senin, 7 Februari 2022, jelas dia, capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan dan protokol kesehatan harus semakin disiplin.
Sementara itu, Abraham menjelaskan terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM). PTM tetap mengikuti level PPKM sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri serta Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Soal PTM tidak ada yang berubah," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
