Jakarta: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) tak sepakat sembilan bahan pokok (sembako) dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Pasalnya, banyak sektor lain yang bisa dipajaki pemerintah.
"Kalau misalkan wagyu dan produk serupa itu dikenakan (PPN) enggak apa-apa. Kalau telur dan segala macam itu (jangan)," kata Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono dalam diskusi virtual, Sabtu, 12 Juni 2021.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan pengenaan PPN terhadap sembako berdampak besar terhadap pedagang dan pembeli. Hal itu bisa meningkatkan harga jual kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut dia, pedagang sedianya sudah berupaya keras memutar otak agar barang dagangan bisa dibeli masyarakat di tengah kondisi sulit sekarang. Salah satunya dengan mengecilkan ukuran barang dagangan agar tetap bisa dibeli masyarakat.
Baca: Pemerintah Bocorkan Skema Tarif PPN untuk Sembako
"Misal, minyak satu liter dikemas menjadi kecil-kecil, seperempat liter misalnya, agar masyarakat bisa beli," ungkap dia.
Dia khawatir jika pengenaan pajak tetap dipaksakan, pedagang bakal bangkrut. Keberadaan pedagang kecil sedianya menjadi benteng terakhir menyediakan kebutuhan masyarakat.
Ferry berharap wacana ini ditinjau ulang. DPR didorong bijak menyikapi keberadaan pasal yang merugikan masyarakat.
"Ya kita harapannya ama Mbak Anis (anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati). Mudah-mudahan semua pikirannya bisa seperti Mbak Anis (menolak pengenaan PPN terhadap sembako)," ujar dia.
Jakarta: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) tak sepakat sembilan bahan pokok (sembako) dikenai
pajak pertambahan nilai (PPN). Pasalnya, banyak sektor lain yang bisa dipajaki pemerintah.
"Kalau misalkan wagyu dan produk serupa itu dikenakan (PPN) enggak apa-apa. Kalau telur dan segala macam itu (jangan)," kata Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono dalam diskusi virtual, Sabtu, 12 Juni 2021.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan pengenaan PPN terhadap sembako berdampak besar terhadap pedagang dan pembeli. Hal itu bisa meningkatkan harga jual kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut dia, pedagang sedianya sudah berupaya keras memutar otak agar barang dagangan bisa dibeli masyarakat di tengah kondisi sulit sekarang. Salah satunya dengan mengecilkan ukuran barang dagangan agar tetap bisa dibeli masyarakat.
Baca:
Pemerintah Bocorkan Skema Tarif PPN untuk Sembako
"Misal, minyak satu liter dikemas menjadi kecil-kecil, seperempat liter misalnya, agar masyarakat bisa beli," ungkap dia.
Dia khawatir jika pengenaan pajak tetap dipaksakan, pedagang bakal bangkrut. Keberadaan pedagang kecil sedianya menjadi benteng terakhir menyediakan kebutuhan masyarakat.
Ferry berharap wacana ini ditinjau ulang.
DPR didorong bijak menyikapi keberadaan pasal yang merugikan masyarakat.
"Ya kita harapannya ama Mbak Anis (anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati). Mudah-mudahan semua pikirannya bisa seperti Mbak Anis (menolak pengenaan PPN terhadap sembako)," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
