Polemik Anggaran Alpalhankam Rp1.700 Triliun Dianggap Wajar

Jakarta: Kemunculan polemik anggaran Rp1.7000 triliun dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dianggap wajar. Sebab, banyak tahapan penyusunan rencana strategis pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dilewatka. "Wajar kalau anggaran RP1.700 itu menjadi polemik," kata Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Al A'raf, dalam diskusi virtual, Rabu, 9 Juni 2021. Setidaknya ada beberapa hal yang harus disiapkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam menyusun strategi pertahanan Indonesia. Pertama, membuat strategic defense review (SDR) atau kajian pertahanan srategis. "SDR itu sudah dibuat pada 2007, 2014. Lalu 2019, Pak Prabowo menjadi Menhan belum melakukan ini (menyusun SDR)," ungkap dia. Selanjutnya, Kemenhan seharusnya membuat Buku Putih Pertahanan Indonesia. Buku tersebut berisikan berbagai macam terkait kekuatan pertahanan, potensi ancaman, hingga kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Baca: Anggaran Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun, Apa Kata Kemenkeu? tiga matra "Baru kemudian terbaca tentang kebutuhan anggaran, lalu strategi pengelolaan anggaran terkait kebutuhan anggaran untuk pemenuhan postur itu seperti apa," sebut dia. Kemudian penyusunan anggaran dilakukan  berdasarkan tahapan di atas. Sehingga, peruntukan anggaran menjadi tepat. Namun, hal itu tak terlihat pada rencana pembaharuan alutsista melalui Alpalhankam. Padahal, dasar penyusunan rencana strategis pertahanan harus kuat. "Pemerintah ujug-ujug (mengajukan) Rp1.700 triliun. Nah ini menurut saya jadi pertanyaan," ujar dia.