Jakarta: Pemerintah membantah mengeksploitasi Papua. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran bagi Papua yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah atau PAD.
“Orang sering menggunjingkan Papua diambil hartanya untuk negara, Papua miskin tidak kebagian. Itu tidak benar,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu, 19 Mei 2021.
Mahfud memaparkan data pendapatan dari pajak dan belanja dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pendapatan Papua dari pajak, bea cukai baik dari perusahaan Papua di Jakarta maupun di Papua sebesar Rp12,66 triliun. Sedangkan, belanja pemerintah untuk Papua sebesar Rp46,17 triliun.
Baca: Mahfud MD Ungkap Jurus Pemerintah Bangun Papua
Kemudian, pendapatan di Papua Barat mencapai Rp5,53 triliun. Sedangkan, belanja untuk Papua Barat mencapai Rp19,20 triliun.
“Jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan dan bedil. Itu prinsip dasar,” tutur dia.
Mahfud juga mengungkapkan berbagai strategi pemerintah membangun Bumi Cendrawasih. Mulai dari menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian, memberi akses khusus di sektor pendidikan dan politik dan memberi dana otonomi khusus (otsus).
Jakarta: Pemerintah membantah mengeksploitasi
Papua. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran bagi Papua yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah atau PAD.
“Orang sering menggunjingkan Papua diambil hartanya untuk negara, Papua miskin tidak kebagian. Itu tidak benar,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu, 19 Mei 2021.
Mahfud memaparkan data pendapatan dari pajak dan belanja dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pendapatan Papua dari pajak, bea cukai baik dari perusahaan Papua di Jakarta maupun di Papua sebesar Rp12,66 triliun. Sedangkan, belanja pemerintah untuk Papua sebesar Rp46,17 triliun.
Baca:
Mahfud MD Ungkap Jurus Pemerintah Bangun Papua
Kemudian, pendapatan di Papua Barat mencapai Rp5,53 triliun. Sedangkan, belanja untuk Papua Barat mencapai Rp19,20 triliun.
“Jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan dan bedil. Itu prinsip dasar,” tutur dia.
Mahfud juga mengungkapkan berbagai strategi pemerintah membangun Bumi Cendrawasih. Mulai dari menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian, memberi akses khusus di sektor pendidikan dan politik dan memberi dana otonomi khusus (otsus).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
