Mahfud MD Ungkap Jurus Pemerintah Bangun Papua

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan jurus pemerintah dalam membangun Papua. Strategi tersebut menggunakan pendekatan yang fokus pada kedamaian dan stabilitas politik serta sosial. “Kebijakan umum menggunakan pendekatan kesejahteraan. Tanpa kekerasan, tanpa senjata,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu, 19 Mei 2021. Jurus pertama, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Beleid itu mengatur pembangunan Bumi Cendrawasih secara komprehensif dan multidimensi. Langkah berikutnya, pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana itu sebagai bentuk afirmasi dari pemerintah pusat untuk pembangunan Papua. “Insyallah tahun depan jadi 2,2 persen,” ujar dia. Baca: Revisi UU Otsus Papua Masuk Tahap Penyusunan DIM pada 27 Mei Mahfud mengutip perhitungan ekonom Rizal Ramli ihwal alokasi dana otsus tersebut. Rizal bilang, rata-rata belanja setiap orang Papua 17 kali lebih besar dibanding rata-rata orang di luar Papua. Jurus Ketiga, kata Mahfud, memberi peluang-peluang politik khusus. Misalnya, gubernur dan wakil gubernur Papua harus orang asli Papua. Sebab, ketentuan kepala daerah harus 'anak daerah' tidak berlaku di daerah lain. “Berikutnya, DPRD Papua diberi 25 persen minimal harus orang asli Papua,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Akses khusus bagi warga Papua juga berlaku di sektor pendidikan melalui program Afirmasi Pendidikan (ADIK) Papua. Program itu memungkinkan pelajar asli Papua masuk ke universitas terbaik Indonesia  seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan perlakuan khusus. “Dengan sekadar rekomendasi dan syarat formal lulusan SMA kemudian masuk tanpa ikut tes yang umum,” tutur Mahfud. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Mahfud, menegaskan semua instansi pemerintah pusat dan daerah hingga kementerian/lembaga merekrut orang asli Papua. Dia mencontohkan TNI dan Polri yang telah merekrut warga Papua untuk menjaga keamanan. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah membuat kebijakan rekrutmen untuk orang Papua. Hal serupa dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).