Pemerintah Upayakan Tahan Laju Penyebaran Pandemi

Jakarta: Pemerintah berupaya menahan laju peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan (prokes). Termasuk, penggunaan alat bantu untuk memantau pergerakan masyarakat. "Kuncinya dua, yaitu penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai tools untuk melakukan monitoring dan pengawasan," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rakornas III Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2021 yang bertajuk 'Strategi Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi di Daerah Pasca Pandemi Covid-19' dikutip dari siaran pers, Selasa, 26 Oktober 2021. Pemerintah, kata Susiwijono, menangani pandemi mulai dari hulu hingga ke hilir. Menurut dia, hal itu membuat Indonesia berhasil mengendalikan pandemi. Buktinya, kasus aktif covid-19 per 25 Oktober 2021 tercatat sebanyak 13.554 kasus atau sebesar 0,3 persen dari total kasus. Angka ini di bawah rata-rata global yang sebesar 7,4 persen. Sementara itu, kasus konfirmasi harian tercatat sebanyak 460 kasus. Rata-rata dalam 7 hari sebesar 728 kasus dengan tren yang menurun. Keputusan-keputusan yang tepat dan cepat, koordinasi yang kuat, serta sinergi yang baik dari seluruh pihak terbukti mampu menurunkan kasus covid-19. Hal ini harus dipertahankan dalam rangka memulihkan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia melakukan transisi dari pandemi menuju endemi. Baca: Menkes: Daerah Punya Stok 53 Juta Dosis Vaksin Pemerintah juga telah menyiapkan roadmap transisi pandemi menuju endemi yang mensyaratkan anggota populasi memiliki kekebalan yang mencapai ambang tertentu (herd immunity threshold), pembukaan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang diiringi penerapan protokol kesehatan secara ketat. Terakhir, perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Dari sisi ekonomi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap bergulir untuk mendukung pemulihan. Realisasi PEN tahun 2021 sampai dengan 22 Oktober mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Dalam realisasi program ini, terjadi perkembangan yang signifikan untuk klaster perlindungan sosial dan kesehatan. Pada klaster Kesehatan telah direalisasikan sebesar Rp116,82 triliun atau 54,3 persen dari pagu sebesar Rp214,96 triliun. Kemudian, pada klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp125,10 triliun atau 67 persen dari pagu sebesar Rp186,64 triliun. Lalu, pada klaster Program Prioritas sebesar Rp68,07 triliun atau 57,7 persen dari pagu sebesar Rp117,94 triliun, pada klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp63,20 triliun atau 38,9 persen dari pagu sebesar Rp162,40 triliun, dan pada klaster Insentif Usaha sebesar Rp60,73 triliun atau 96,7 persen dari pagu sebesar Rp62,83 triliun. Untuk mengantisipasi perluasan dampak covid-19 pada 2022, pemerintah akan melanjutkan program PEN yang digunakan untuk melakukan peningkatan testing, tracing, dan treatment. Termasuk, perluasan perlindungan masyarakat.