medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menjaga agar institusi TNI tidak masuk dalam ranah politik praktis. Hal itu sesuai dengan UU 34 tahun 2004 tentang TNI.
"Perlu komitmen Presiden terkait penambahan anggaran pertahanan agar TNI bisa fokus ke tugas pertahanannya, menguatkan postur pertahanan dan integrasi dengan kebijakan politik negara," kata anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Dia berharap TNI lebih profesional untuk mewujudkan poros maritim nawacita. TNI harus menjadi kekuatan militer yang disegani.
TNI diminta menyesuaikan posturnya yang bertumpu pada sektor maritim, dan mengintegrasikan dengan kebijakan politik nasional dan luar negeri.
"Ini bukan berarti TNI ikut berpolitik, tetapi ikut menjaga agar fokus pada peran-peran pertahanan, bukan peran-peran nonpertahanan," ujarnya.
Baca: Panglima TNI tak Boleh Berpolitik
Langkah-langkah tersebut, menurut dia, perlu didukung kebijakan anggaran yang memadai oleh elit sipil dan politik. Agar tugas-tugas pertahanan kawasan bisa dilakukan dengan baik.
Dia menilai Presiden hendaknya harus mengembalikan marwah "macan Asia". Yaitu postur pertahanan yang benar-benar disegani dan mumpuni.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan salah satu syarat menjadi TNI yang profesional dan kuat adalah jaminan kesejahteraan pada prajuritnya.
"Karena itu salah satu fokus dari Komisi I DPR baik saat pembahasan rapat kerja adalah kita memperhatikan dari segi kesejahteraan dari para prajurit kita. Juga perumahan untuk rapat dan juga khusus untuk prajurit yang bertugas di wilayah terdepan dari negara kesatuan RI," imbuhnya.
Dia menilai penguasaan teknologi dibutuhkan para prajurit, karena perang ke depan bukan perang konvensional lagi, Namun menggunakan alat teknologi canggih dan prajurit kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan dan perubahan dunia tersebut.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menjaga agar institusi TNI tidak masuk dalam ranah politik praktis. Hal itu sesuai dengan UU 34 tahun 2004 tentang TNI.
"Perlu komitmen Presiden terkait penambahan anggaran pertahanan agar TNI bisa fokus ke tugas pertahanannya, menguatkan postur pertahanan dan integrasi dengan kebijakan politik negara," kata anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Dia berharap TNI lebih profesional untuk mewujudkan poros maritim nawacita. TNI harus menjadi kekuatan militer yang disegani.
TNI diminta menyesuaikan posturnya yang bertumpu pada sektor maritim, dan mengintegrasikan dengan kebijakan politik nasional dan luar negeri.
"Ini bukan berarti TNI ikut berpolitik, tetapi ikut menjaga agar fokus pada peran-peran pertahanan, bukan peran-peran nonpertahanan," ujarnya.
Baca: Panglima TNI tak Boleh Berpolitik
Langkah-langkah tersebut, menurut dia, perlu didukung kebijakan anggaran yang memadai oleh elit sipil dan politik. Agar tugas-tugas pertahanan kawasan bisa dilakukan dengan baik.
Dia menilai Presiden hendaknya harus mengembalikan marwah "macan Asia". Yaitu postur pertahanan yang benar-benar disegani dan mumpuni.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan salah satu syarat menjadi TNI yang profesional dan kuat adalah jaminan kesejahteraan pada prajuritnya.
"Karena itu salah satu fokus dari Komisi I DPR baik saat pembahasan rapat kerja adalah kita memperhatikan dari segi kesejahteraan dari para prajurit kita. Juga perumahan untuk rapat dan juga khusus untuk prajurit yang bertugas di wilayah terdepan dari negara kesatuan RI," imbuhnya.
Dia menilai penguasaan teknologi dibutuhkan para prajurit, karena perang ke depan bukan perang konvensional lagi, Namun menggunakan alat teknologi canggih dan prajurit kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan dan perubahan dunia tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
