Dasar NasDem Walk Out dari Pengesahan Revisi UU MD3

Jakarta: Fraksi Partai NasDem menyatakan menolak dan memutuskan walk out saat pengesahan UU MD3. Kabar miring pun menyebar. Namun, isu tersebut langsung dibantah Wakil Ketua Fraksi NasDem Zulfan Lindan. Ia mengatakan jika NasDem tak setuju bukan lantaran tak mendapat jabatan. "NasDem dikesankan tak terima karena tidak dapat jabatan dan kursi. NasDem tidak mendapat jabatan di DPR karena apa yang jadi hak kami, kami kembalikan lagi ke yang lain," kata Zulfan dalam program Primetime News Metro TV, Selasa, 13 Februari 2018. Baca: NasDem Walk Out dari Pengesahan Revisi UU MD3 Zulfan menilai revisi UU tersebut semata demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Ia yakin masyarkat cerdas menilai siapa saja yang pragmatis. "Ini sangat pragmatis. Enggak boleh. Siapa yang memang melakukan sesuatu kepentingan pragmatis di institusi DPR yang terhomat ini akan terlihat," ungkap Zulfan. Tak hanya itu, Zulfan juga menilai UU MD3 itu dapat menjadikan DPR antikritik. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 122 berbunyi, dalam melaksanakan fungsi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. "Pasal itu menyatakan kalau kita seolah-olah antikritik. UU MD3 seperti membentengi diri DPR dan membuat orang takut untuk mengkritik dan mengevaluasi," jelas Zulfan.