Jakarta: Presiden Joko Widodo diimbau segera melakukan pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebab, masa jabatan Jenderal Gatot akan berakhir pada Maret 2018.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Komisi I DPR sebagai pihak yang memberikan persetujuan nama calon Panglima TNI yang baru, tidak memiliki waktu yang cukup.
"Persetujuan itu disampaikan kepada Presiden, setuju atau tidak setuju," kata TB Hasanuddin di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2017.
Baca: Pergantian Panglima Jadi Momentum Membangun TNI Profesional
TB menjelaskan, anggota DPR pada 13 Desember akan memasuki reses ke daerah pemilihan masing-masing. Reses itu berlangsung hingga 14 Januari 2018.
"Kemudian masuk lagi pertengahan Januari sampai Maret, sesudah itu reses lagi. Jadi, kalau tidak di masa kerja sekarang, bisa-bisa bablas kita punya Panglima TNI dalam status pensiun," ucap dia.
TB mendesak Presiden melakukan proses pergantian panglima TNI bulan ini. Sebab, panglima yang baru pada awal Januari mulai bekerja pengamanan pemilu.
Baca: Meutya Hafid Menilai Pergantian Panglima tak bisa Sembarangan
"Ada bantuan yang disiapkan oleh Panglima TNI terhadap Kapolri. Setidaknya harus ada orientasi satu bulan atau dua bulan oleh panglima yang baru nanti dalam meredisposisi pasukan dalam membantu Polri," ucap dia.
Menurut TB Hasanuddin, alasan itu cukup untuk Presiden segera melakukan pergantian panglima TNI. Pergantian ini, kata dia, murni untuk kepentingan bangsa dan negara.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0kpnGq7N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Presiden Joko Widodo diimbau segera melakukan pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebab, masa jabatan Jenderal Gatot akan berakhir pada Maret 2018.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Komisi I DPR sebagai pihak yang memberikan persetujuan nama calon Panglima TNI yang baru, tidak memiliki waktu yang cukup.
"Persetujuan itu disampaikan kepada Presiden, setuju atau tidak setuju," kata TB Hasanuddin di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2017.
Baca:
Pergantian Panglima Jadi Momentum Membangun TNI Profesional
TB menjelaskan, anggota DPR pada 13 Desember akan memasuki reses ke daerah pemilihan masing-masing. Reses itu berlangsung hingga 14 Januari 2018.
"Kemudian masuk lagi pertengahan Januari sampai Maret, sesudah itu reses lagi. Jadi, kalau tidak di masa kerja sekarang, bisa-bisa
bablas kita punya Panglima TNI dalam status pensiun," ucap dia.
TB mendesak Presiden melakukan proses pergantian panglima TNI bulan ini. Sebab, panglima yang baru pada awal Januari mulai bekerja pengamanan pemilu.
Baca:
Meutya Hafid Menilai Pergantian Panglima tak bisa Sembarangan
"Ada bantuan yang disiapkan oleh Panglima TNI terhadap Kapolri. Setidaknya harus ada orientasi satu bulan atau dua bulan oleh panglima yang baru nanti dalam meredisposisi pasukan dalam membantu Polri," ucap dia.
Menurut TB Hasanuddin, alasan itu cukup untuk Presiden segera melakukan pergantian panglima TNI. Pergantian ini, kata dia, murni untuk kepentingan bangsa dan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
