"Saya kurang setuju konsep mendikotomikan kalangan profesional dan parpol," kata Karding di Rumah Aspirasi, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.
Ia mengatakan hal itu malah mengesankan jika orang-orang dari parpol bekerja kurang profesional. Hal ini, menurut dia, justru buruk bagi kondisi politik di Indonesia.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sebab, menurut Karding, negara bagaimana pun turut dibentuk oleh kondisi politik. Oleh karena itu, menurut dia, jajaran menteri kabinet nantinya harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas, baik itu dari kalangan parpol maupun profesional.
"Menurut saya yang baik adalah siapa saja yang dipilih Pak Jokowi syaratnya mesti orangnya qualified, profesional, integritasnya bagus, dan loyalitasnya bagus," tegasnya.
Menurut Karding, saat ini ukuran profesionalme juga masih abu-abu. Sebab, ia menilai sebelum-sebelumnya juga banyak kalangan profesional yang kerjanya tidak becus.
"Tapi prinsipnya kita setuju bahwa yang masuk ke kabinet, ke seluruh lembaga negara, sebaiknya orang-orang yang profesional, yang integritasnya bagus, kapasitasnya bagus, kepemimpinannya bagus. Ini pimpin lembaga negara, bukan kaleng-kaleng," tuturnya.
Baca: Golkar: Pembentukan Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan Joko Widodo membuat kabinet zaken atau kabinet yang diisi para ahli di bidangnya, jika terpilih kembali di periode 2019-2024. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pengarah BPIP, Ahmad Syafii Ma'arif ketika bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Kamis, 9 Mei 2019.
"Kita juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu kabinet zaken atau kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," kata Buya Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
(YDH)
