Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menggandeng Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam upaya penanganan stunting di Tanah Air.
Arahan tersebut diberikan tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memangkas jumlah anak penderita gizi buruk melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Perintah Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan SPBE seperti di Sumedang," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023.
Secara konkret, Kepala Negara memerintahkan seluruh pihak terkait melakukan koordinasi untuk memilih 50 kabupaten/kota yang sekarang memiliki angka stunting tinggi dan sudah memiliki dasar-dasar yang baik dalam penerapan SPBE. Nantinya, Bupati Sumedang secara khusus akan dikirim ke 50 kabupaten/kota tersebut untuk membantu melakukan replikasi program kerja.
"Bapak Presiden minta Pak Bupati langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi, tapi bukan sebagai pejabat Bupati. Beliau akan ke sana untuk bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang memang masih punya angka stunting tinggi," tutur Budi.
Sedianya, ia menyebut, SPBE yang kini dibangun Pemkab Sumedang tidak hanya bermanfaat untuk menangani stunting. Sistem tersebut juga bisa menjadi alat untuk menjalankan berbagai program lain seperti penurunan angka kemiskinan
"Jadi selain membangun sistem pemerintahan, Bupati Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orang-orangnya, memaksimalkan prosesnya, sistem data elektroniknya menjadi satu sehingga beberapa program-program berjalan baik," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dony Ahmad Munir mengungkapkan angka stunting di daerahnya mengalami penurunan signifikan, yakni dari 32,2 persen di 2018 menjadi hanya 8,27 persen di 2022.
Capaian luar biasa itu bisa diraih karena pemerintah daerah setempat menjalankan Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi yang merupakan bagian dari SPBE. Sistem tersebut kemudian disebar ke berbagai fasilitas kesehatan seperti posyandu dan disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan terkait.
"Jadi mereka paham bagaimana menggunakan sistem itu. Setiap bulan saat penimbangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, kemudian dilaporkan apa saja kendalanya. Dengan begitu, kita dapat data spasial kewilayahan, mana kecamatan desa yang tinggi stuntingnya," ujar Dony.
Bahkan, ia mengungkapkan, pemerintah bisa menangani stunting langsung apabila memiliki data by name by address penderita stunting. Dony pun mengaku siap jika diminta untuk membantu daerah-daerah lain mengurangi angka stunting.
"Tadi Pak Presiden meminta saya sendiri untuk keliling setiap provinsi, kemudian aplikasinya pun tentunya kita berikan lewat Pak Menkes. Saya kira ini bisa jadi kontribusi Sumedang untuk negara. Kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah," ungkapnya.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menggandeng Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam upaya penanganan
stunting di Tanah Air.
Arahan tersebut diberikan tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memangkas jumlah anak penderita gizi buruk melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Perintah Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan SPBE seperti di Sumedang," ujar Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023.
Secara konkret, Kepala Negara memerintahkan seluruh pihak terkait melakukan koordinasi untuk memilih 50 kabupaten/kota yang sekarang memiliki angka stunting tinggi dan sudah memiliki dasar-dasar yang baik dalam penerapan SPBE. Nantinya, Bupati Sumedang secara khusus akan dikirim ke 50 kabupaten/kota tersebut untuk membantu melakukan replikasi program kerja.
"Bapak Presiden minta Pak Bupati langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi, tapi bukan sebagai pejabat Bupati. Beliau akan ke sana untuk bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang memang masih punya angka stunting tinggi," tutur Budi.
Sedianya, ia menyebut, SPBE yang kini dibangun Pemkab Sumedang tidak hanya bermanfaat untuk menangani
stunting. Sistem tersebut juga bisa menjadi alat untuk menjalankan berbagai program lain seperti penurunan angka kemiskinan
"Jadi selain membangun sistem pemerintahan, Bupati Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orang-orangnya, memaksimalkan prosesnya, sistem data elektroniknya menjadi satu sehingga beberapa program-program berjalan baik," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dony Ahmad Munir mengungkapkan angka stunting di daerahnya mengalami penurunan signifikan, yakni dari 32,2 persen di 2018 menjadi hanya 8,27 persen di 2022.
Capaian luar biasa itu bisa diraih karena pemerintah daerah setempat menjalankan Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi yang merupakan bagian dari SPBE. Sistem tersebut kemudian disebar ke berbagai fasilitas kesehatan seperti posyandu dan disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan terkait.
"Jadi mereka paham bagaimana menggunakan sistem itu. Setiap bulan saat penimbangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, kemudian dilaporkan apa saja kendalanya. Dengan begitu, kita dapat data spasial kewilayahan, mana kecamatan desa yang tinggi stuntingnya," ujar Dony.
Bahkan, ia mengungkapkan, pemerintah bisa menangani stunting langsung apabila memiliki data
by name by address penderita stunting. Dony pun mengaku siap jika diminta untuk membantu daerah-daerah lain mengurangi angka stunting.
"Tadi Pak Presiden meminta saya sendiri untuk keliling setiap provinsi, kemudian aplikasinya pun tentunya kita berikan lewat Pak Menkes. Saya kira ini bisa jadi kontribusi Sumedang untuk negara. Kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
